REPUBLIKA.CO.ID, ABIDJAN -- Libya telah mencapai kesepakatan dengan para pemimpin Eropa dan Afrika untuk mengizinkan pemulangan darurat pengungsi dan migran yang menghadapi pelecehan di kamp-kamp penahanan di negara Afrika Utara. Dilansir di Aljazirah, Jumat (1/12), keputusan ini datang setelah adanya sebuat temuan bahwa pencari suaka Afrika dan migran di jual ke perbudakan di Libya karena mereka berusaha untuk mencapai pantai Eropa.
"Drama yang memalukan ini mengingatkan kita pada saat-saat paling gelap kemanusiaan. Saya meminta rasa tanggung jawab kolektif untuk mengambil tindakan mendesak," kata presiden Pantai Gading, Alassane Ouattara pada pertemuan puncak dua negara Afrika-Uni Eropa di Abidjan.
KTT tersebut, yang dimaksudkan untuk fokus pada pembangunan di negara-negara Afrika yang justru sebagian besar berfokus pada krisis pengungsi Mediterania. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan para pemimpin difokuskan untuk memperbaiki serangkaian isu dan masalah krisis kemanusiaan yang mendesak seperti di Libya.
Uni Afrika, Uni Eropa dan PBB mengumumkan pembentukan satuan tugas untuk menangani krisis migrasi, terutama di Libya. Badan tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah Libya.
Tujuannya adalah menyelamatkan dan melindungi kehidupan para migran dan pengungsi di sepanjang rute dan khususnya di Libya, mempercepat pengembalian sukarela yang dibantu ke negara asal, dan permukiman kembali orang-orang yang memerlukan perlindungan internasional. Ini juga bertujuan untuk membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia.
Namun sekretaris jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan penentuan akar penyebab krisis sangat diperlukan untuk menyelsaikan permasalahan ini. "Kita tidak akan menghentikan tragedi di Mediterania jika kita tidak menciptakan peluang migrasi legal yang signifikan. Kita juga harus memastikan bahwa orang dapat menemukan masa depan yang bermartabat di negara asalnya," katanya dalam pertemuan tersebut.
Pemimpin lainnya mengatakan untuk mencegah migrasi ilegal ini maka pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi muda Afrika sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Perdagangan budak di Libya telah mengejutkan dan mempermalukan para pemimpin di Afrika dan Eropa. Pemimpin internasional, termasuk Guterres dan perwakilan organisasi amal, mengatakan negara-negara Afrika harus menciptakan jalur hukum untuk migrasi dan menginvestasikan dana dalam pembangunan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
