REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo secara tegas menolak pengakuan Presiden Donald Trump yang mengatakan Yerusalem adalah Ibu kota Israel. Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam KTT Luar Biasa OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Istanbul, 13 Desember 2017.

"Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras," kata Presiden Jokowi melalui siaran pers istana negara.

Untuk itu, Ia mengajak seluruh negara OKI dapat bersatu dan mengenyampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina. "Isu Palestina harus merekatkan kita kembali. Kita bulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak saja melukai hati umat Islam, namun juga melukai rasa keadilan umat manusia.

Harapan akan kemerdekaan dijauhkan oleh keputusan yang sangat tidak berkeadilan ini. Keputusan tersebut memupuskan harapan terwujudnya perdamaian abadi. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus ditolak.

Selain itu, lanjut Jokowi , keputusan sepihak tersebut juga dinilai melanggar berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina. Oleh karena itu, Presiden menegaskan keputusan tersebut harus ditolak.

"Masyarakat Indonesia, dan saya yakin masyarakat negara OKI mengharapkan banyak dari Pertemuan KTT ini. Mereka mengharapkan agar KTT ini dapat mengeluarkan hasil yang optimal, hasil yang dapat ditindaklanjuti, hasil yang dapat dirasakan dampaknya bagi masa depan Palestina," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan enam poin penting usulan sikap negara anggota OKI. Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Kedua, Jokowi mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

"Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya," kata Presiden Jokowi.

Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik. Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI. "Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina," ujar Presiden.

Terakhir, Jokowi berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika