Belgia Janji Sumbang 23 Juta dolar AS untuk UNRWA

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Belgia telah berjanji untuk menyumbang 23 juta dolar AS kepada organisasi bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) setelah pemerintah AS mengumumkan akan mengurangi bantuannya ke organisasi tersebut.

Seperti dilansir Aljazirah, Kamis (18/1), Wakil Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan Brussels akan mengalokasikan dana tersebut selama tiga tahun.

Menurutnya pembayaran tahun pertama akan segera dicairkan mengingat kesulitan keuangan yang dihadapi UNRWA saat ini. De Croo mengatakan Pemerintah Belgia meningkatkan tanggapan atas permintaan mendesak dari Komisaris Jenderal UNRWA.

"Saya sangat menghormati pekerjaan UNRWA, yang harus beroperasi dalam situasi yang paling sulit dan berbahaya," kata De Croo dalam pernyataannya.

Ia mengatakan kondisi kehidupan di Gaza, Suriah, Tepi Barat dan tempat lain di kawasan tersebut sangat sulit dan memprihatinkan. "Bagi banyak pengungsi Palestina, UNRWA adalah pelampung kehidupan terakhir. Dengan bantuan UNRWA, setengah juta anak-anak Palestina dapat pergi ke sekolah, ini mencegah mereka terjerumus ke radikalisasi dan kekerasan ekstrem," tambahnya.

Ia menambahkan pada tahun-tahun mendatang Belgia, bersama dengan Uni Eropa dan negara-negara dari kawasan tersebut akan terus mendukung UNRWA dan para pengungsi Palestina. Saat ini, Belgia, bersama dengan negara anggota UE lainnya merupakan penyumbang terbesar UNRWA.

Washington mengumumkan pada Selasa bahwa pihaknya memotong bantuan untuk UNRWA sebanyak 65 juta dolar AS dari paket bantuan senilai 125 juta dolar AS yang diperuntukkan bagi organisasi tersebut.

Pengumuman AS mengenai pemotongan dana UNRWA ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengancam pada tanggal 2 Januari lalu untuk memotong bantuan kepada orang-orang Palestina setelah Palestina tidak bersedia untuk melanjutkan perundingan damai denga Israel.

"Kami membayar orang-orang Palestina ratusan juta dolar setahun dan tidak mendapat penghargaan dengan orang-orang Palestina tidak lagi mau melanjukan perundinva damai, mengapa kita harus melakukan pembayaran masa depan yang besar ini kepada mereka?" tulis Trump di tiwtter.

LSM internasional juga telah mengecam tindakan AS yang melakukan pemotongan dana tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika