REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Sebuah kelompok pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris melaporkan puluhan penduduk sipil terbunuh di luar Damaskus dalam serangan yang dipimpin pemerintah Suriah yang menargetkan daerah yang dikuasai pemberontak.
Dilansir Aljazirah, Selasa (6/2), serangan udara di Ghouta Timur, sebuah wilayah pinggiran ibu kota Suriah, menewaskan setidaknya 23 orang pada Senin. Setidaknya 70 orang juga terluka dalam serangan yang dilakukan pasukan Suriah dan Rusia tersebut.
Dari jumlah korban tewas, sembilan warga sipil, termasuk dua anak-anak, tewas dalam serangan udara di sebuah pasar di kota Beit Sawa. Sementara enam warga sipil lainnya, termasuk satu anak tewas di kota Hazzeh.
Media pemerintah Suriah juga mengatakan di Kota Tua Damaskus, yang dikendalikan oleh pemerintah, satu wanita tewas dan melukai tiga warga sipil lainnya. Ghouta Timur adalah benteng terakhir yang masih bertahan di dekat Damaskus dan telah berada di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013.
Kelompok hak asasi manusia telah berjuang mengakses kawasan tersebut untuk membantu sekitar 400 ribu penduduk memperokeh makanan dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan. Rumah sakit setempat kehabisan persediaan medis dan kekurangan makanan akut sehingga menyebabkan malnutrisi parah.
Akhir bulan lalu, aktivis Suriah menuduh pasukan Presiden Bashar al-Assad melanggar gencatan senjata yang diperantarai Rusia di wilayah tersebut. Serangan udara di Ghouta Timur terjadi di tengah laporan setidaknya 18 warga sipil terbunuh dan puluhan lainnya terluka dalam pengeboman pemerintah Suriah di provinsi Idlib utara, yang juga dipegang kelompok pemberontak.
Komite Internasional Palang Merah di Suriah melaporkan fasilitas medis ditargetkan di Idlib dan kota Hama. "Dengan mayoritas rumah sakit tidak beroperasi lagi di wilayah ini, serangan terbaru ini akan menghilangkan puluhan ribu perawat yang menyelamatkan jiwa," kata ICRC.
Baik Ghouta Timur maupun Idlib termasuk di antara empat zona de-eskalasi di Suriah, yang digambarkan tahun lalu sebagai bagian dari sebuah proposal gencatan senjata yang dimaksudkan untuk mengakhiri permusuhan antara pemberontak dan pasukan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika