REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina telah mengeluarkan rencana untuk memperluas kekuatan Partai Komunis dalam melakukan pengawasan ketat terhadap media, seperti film, buku, dan surat kabar. Partai Komunis juga akan diizinkan untuk ikut mengarahkan kebijakan terkait perekonomian, internet, dan urusan luar negeri.
Rencana yang dirilis oleh kantor berita pemerintah Xinhua pada Rabu (21/3), melengkapi sejumlah perubahan yang telah disetujui oleh badan legislatif nasional pada Sabtu (17/3) lalu. Perubahan itu berfokus pada penggabungan kementerian pemerintah, bukan pada kekuatan partai.
Dilansir di The New York Times, film-film, acara televisi, dan surat kabar di Cina sebenarnya sudah sangat diawasi dan disensor oleh Partai Komunis. Namun pengawasan terhadap sektor hiburan dan berita mungkin akan semakin ketat di masa depan.
Departemen Propaganda Partai Komunis akan mengambil kontrol terhadap produksi film, berita, dan publikasi dari lembaga pemerintah yaitu State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television. Akibatnya, pengawasan langsung terhadap produksi film dan impor film asing akan diperketat.
Menurut rencana yang dikeluarkan, perubahan tersebut menunjukkan peran yang sangat penting dari film dalam menyebarkan ide-ide dan budaya. Surat kabar, buku, dan majalah juga akan berada di bawah pengawasan langsung Departemen Propaganda.
Radio dan penyiaran televisi utama negara, baik domestik maupun internasional, akan digabung menjadi satu yang disebut Voice of China. Hal itu akan menjadi entitas negara di bawah kepemimpinan Departemen Propaganda.
Partai Komunis telah lama mempengaruhi kebijakan ekonomi, luar negeri, dan sejumlah kebijakan lain di pemerintahan melalui kelompok-kelompok kecilnya. Di bawah kepemimpinan Xi, kelompok-kelompok kecil ini semakin bertambah dan semakin kuat.
Sebagian besar dari kelompok-kelompok itu membuat keputusan mereka secara rahasia. Terkecuali kelompok terkemuka Xi yang fokus pada reformasi mendalam, yang menerbitkan keputusannya.
Dengan adanya rencana baru itu, beberapa kelompok terkemuka akan menikmati peningkatan kekuasaan. Kelompok-kelompok yang mengurusi reformasi, keamanan dunia maya, ekonomi dan keuangan, serta urusan eksternal, akan ditingkatkan statusnya menjadi komite.
Bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan di bidang-bidang tertentu, masih belum jelas. Namun perubahan tersebut dinilai akan memperkuat pengambilan keputusan dan koordinasi secara keseluruhan.
Partai Komunis juga akan membentuk komite terkait kebijakan pendidikan, termasuk indoktrinasi politik siswa. Langkah itu mencerminkan tekad Xi untuk memastikan siswa dapat menyerap nilai-nilai patriotik dan pro-partai.
Di Australia, Kanada, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara lain, upaya Partai Komunis Cina untuk mempengaruhi etnis Tionghoa, telah menjadi sebuah perdebatan serius. Kritikus mengatakan partai tersebut telah ikut campur di luar negeri untuk mengendalikan pelajar Cina dan untuk memastikan etnis Tionghoa setia kepada Beijing.
Kantor Urusan Luar Negeri Cina akan digerus kewenangannya oleh United Front Work Department, lengan Partai Komunis yang berurusan dengan warga Tionghoa di perantauan.
Di bawah rencana baru, departemen itu juga akan mendapatkan kekuasaan lebih besar atas kebijakan terhadap etnis minoritas di Cina, seperti Tibet dan Uighur, serta agama-agama seperti Budha, Islam, dan Kristen. Lembaga pemerintah State Administration for Religious Affairs akan diserap ke dalam departemen partai.
Baca juga: Mengintip Kehidupan Korut dari Wilayah Perbatasan Korsel
Ikuti Whatsapp Channel Republika