REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Dalam waktu sehari pada Rabu (21/3) waktu setempat, polisi Filipina telah menewaskan 13 tersangka yang terkait dengan narkoba. Operasi anti-narkoba itu juga menangkap lebih dari 100 orang tersangka dalam puluhan operasi pada hari itu.

Operasi anti-narkoba yang digalakkan oleh Presiden Rodrigo Duterte itu telah berjalan selama 20 bulan. Selama itu sudah ada 4.000 lebih orang Filipina terbunuh oleh polisi dan ribuan lainnya oleh orang-orang bersenjata yamg tidak dikenal.

Oleh karena itu operasi Duterte tersebut menjadi menjadi kontroversial.Sebagian besar pembunuhan terjadi di daerah kumuh Manila dan di dekat provinsi Bulacan dan Cavite.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan lawan politik Duterte mengatakan eksekusi para pengguna narkoba dan penjaja kecil telah meluas. Akan tetapi polisi bersikeras bahwa mereka yang tewas adalah semua pedagang yang melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Kepala polisi di Provinsi Bulacan Romeo Caramat mengatakan pada Kamis bahwa polisi provinsi tersebut menjalankan sekitar 60 operasi penyerangan di sembilan kota. Di provinsi itu pula 32 orang tewas dalam satu hari dalam operasi pada Agustus tahun lalu. Kemudian ditambah lagi 10 tersangka tewas dalam malam pesta narkoba yang gagal. Malam berdarah itu terjadi pada bulan lalu.

"Operasi ini adalah bagian dari kampanye kami yang meningkat terhadap obat-obatan dan semua bentuk kriminalitas lainnya di provinsi ini," kata kepala polisi Bulacan Romeo Caramat dalam sebuah pernyataan.

Sayangnya, 13 dari tersangka terbunuh ketika petugas kami menembak untuk membela diri tak lama setelah para tersangka dengan senjata tersembunyi merasakan mereka terperangkap dan mulai menembak. Selain itu, Caramat menjelaskan ada 100 lebih orang yang ditangkap dalam operasi selama 24 jam tersebut. Sekitar 19 senjata api dan 250 paket yang diduganarkoba telah disita.

Sementara itu pada bulan lalu seorang jaksa di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah membuka pemeriksaan awal atas sebuah pengaduan. Pengaduan itu menuduhDuterte dan setidaknya 11 pejabat kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Kemudian pada pekan lalu Filipina justru memberitahukan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang keputusannya untuk mundur dari ICC. Karena menurut dia itu adalah serangan yang keterlaluan oleh para pejabat PBB dan pelanggaran terhadap proses hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika