REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Sebuah kapal penyelamat yang membawa lebih dari 600 pengungsi dan migran telah diminta untuk tetap berada di Laut Mediterania oleh otoritas maritim Italia.
Dilansir Aljazirah, Senin (11/6), kapal MV Aquarius, yang dioperasikan oleh Doctors Without Borders (MSF), ditolak oleh pemerintah Italia untuk merapat di wilayahnya. "Mulai sekarang Italia mengatakan tidak kepada lalu lintas manusia, tidak untuk bisnis imigrasi ilegal," kata kepala partai liga sayap kanan dan menteri dalam negeri baru negara itu, Matteo Salvini.
Italia telah meminta agar orang-orang di kapal itu turun di Malta, negara anggota Uni Eropa (UE). Namun, Malta menolak pengungsi tersebut.
Menurut MSF, kapal itu membawa 123 anak di bawah umur dan tujuh wanita hamil. MSF mengkritik sikap pemerintah Italia. MSF mengatakan pemerintah Italia telah menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan orang banyak. "Prioritasnya adalah pentingnya kesejahteraan (dan) keselamatan orang-orang di kapal," katanya.
Badan pengungsi PBB juga meminta para politisi untuk segera menemukan resolusi. "Negara dan aktor yang terlibat harus cepat menemukan solusi untuk memungkinkan para migran dan pengungsi di kapal (Aquarius) untuk turun dengan aman dan cepat," katanya di Twitter.
Menurut PBB, ratusan orang sangat membutuhkan bantuan. Memperlambat operasi penyelamatan akan membahayakan nyawa imigran.
Pemerintah populis baru Italia, partai liga kanan-jauh dan anti-kemapanan Five-Star Movement telah berjanji untuk menghentikan masuknya pengungsi melalui Mediterania ke negara itu. Mediterania telah lama menjadi rute utama ke Eropa untuk pengungsi dan migran yang melakukan perjalanan dari negara-negara Afrika Utara seperti Libya, Tunisia, dan Mesir.
Pada 2017, sebanyak 171 ribu migran dan pengungsi menyeberang ke Eropa. Tiga ribu di antaranya meninggal atau hilang.
Sebelumnya pada Juni, setidaknya 112 orang tewas saat sebuah kapal karam di lepas pantai Tunisia. Kapal itu mencoba untuk melakukan perjalanan ke utara melintasi Mediterania.
Ikuti Whatsapp Channel Republika