REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemerintah Palestina mengatakan, konsep perjanjian damai negaranya dengan Israel yang didesain AS tak berguna. Hal itu karena dalam konsep tersebut tak dicantumkan lagi pembahasan tentang Yerusalem dan isu pengungsi Palestina.
"Kami tidak tertarik dengan apa yang mereka (AS) usulkan karena Yerusalem sudah tidak ada, (isu) pengungsi tidak ada," kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada awak media di markas PBB di New York pada Selasa (24/7), dikutip laman Anadolu Agency.
Ia mengatakan bahwa Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tengah dihancurkan melalui pemangkasan dana bantuan oleh AS, permukiman Yahudi, sedikit atau banyak diterima, kemudian solusi dua negara memudar. "Jika Anda memiliki perilaku seperti itu yang ditunjukkan oleh Pemerintahan AS, apa yang tersisa di atas meja?" ujar Mansour.
"Itu sebabnya kami tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang tidak berguna karena semua hal yang telah mereka umumkan secara sepihak adalah hal-hal yang tidak akan membuka jalan bagi perdamaian dan kemajuan," kata Mansour menambahkan.
Pada Desember tahun lalu, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan tersebut menuai banyak kecaman karena dinilai melanggar berbagai resolusi internasional terkait Kota Suci tersebut.
Setelah diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memutuskan menarik diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai, AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan Israel.
Di tengah situasi demikian, AS memutuskan menangguhkan dana bantuan untuk UNRWA. AS hanya mengucurkan dana 65 juta dolar AS dari total 125 juta dolar AS yang disiapkan untuk UNRWA. Langkah itu dianggap sebagai upaya AS menarik kembali Palestina ke dalam perundingan damai yang dimediasinya.
Penangguhan dana bantuan itu tak ayal menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan. Sebab, bagaimanapun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA.
Akibat penangguhan dana tersebut, program-program UNRWA terbengkalai. Penyediaan bantuan pangan hingga fasilitas pendidikan bagi anak-anak pengungsi Palestina terancam terhenti.
Baca: Menteri Luar Negeri Jerman Kritik Donald Trump
Ikuti Whatsapp Channel Republika
