REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad al-Hariri pada Selasa (13/11) menyalahkan Hizbullah yang menjadi penghalang terbesar dalam usaha membentuk pemerintahan baru. Hizbullah menuntut agar anggotanya juga mendapat posisi di kabinet bentukan PM Hariri.

Namun, permintaan Hizbullah telah ditolak Hariri. "Pembentukan kabinet pemerintahan menghadapi rintangan besar," kata Hariri dalam jumpa pers, yang disiarkan televisi di Beirut, enam bulan setelah pemilihan anggota parlemen, yang memicu perundingan rumit untuk membentuk pemerintahan.

"Hizbullah bertanggung jawab jika pemerintahan baru tidak dapat dibentuk," kata dia.

Lebanon mempunyai utang publik terbesar ketiga di dunia karena pertumbuhan ekonominya mengalami kemandekan. Pemerintahan yang dapat membuat reformasi ekonomi sangat dibutuhkan negara itu.

Partai bersaing telah berebut untuk mendapat jatah di kabinet di pemerintahan persatuan nasional yang baru dan pekerjaan-pekerjaan yang paling penting. Kabinet tersebut diharapkan mencerminkan keterwakilan partai utama Lebanon dan aliran agama utamanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika