REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Putri Thailand Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi mencalonkan diri sebagai perdana menteri Thailand. Ubolratana memiliki agenda besar. Ia ingin Thailand maju dan diterima oleh negara-negara internasional.
"Saya ingin melihat Thailand bergerak maju, dikagumi, dan diterima oleh negara-negara internasional," ujar Ubolratana, dilansir Reuters, Sabtu (9/2).
Tak hanya itu, Ubolratana juga ingin melihat warga Thailand memiliki hak dan kesempatan yang sama, serta kehidupan yang lebih baik. Adapun dalam unggahan di media sosial miliknya, Ubolratana memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukungnya dalam kontestasi politik tersebut.
"Terima kasih atas cinta dan kebaikan kalian selama beberapa hari terakhir," kata Ubolratana.
Ubolratana merupakan anak sulung dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah politik Thailand, di mana anggota keluarga kerajaan mengikuti kontestasi untuk memperoleh jabatan.
Ubolratana dicalonkan sebagai perdana menteri oleh Thailand Raksa Chart Party. Partai tersebut didirikan oleh sekutu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Dia telah resmi didaftarkan pada Jumat (8/2).
Adapun, gelar kerajaan Putri Ubolratana telah dicopot ketika dia memutuskan menikah dengan seorang pria berkewarganegaraa Amerika Serikat (AS) pada 1972. Kemudian dia kembali ke Thailand pada 1990-an setelah bercerai. Meskipun gelar kerajaannya tidak dipulihkan, dia tetap dianggap dan diperlakukan sebagai bangsawan oleh rakyat Thailand.
Direktur Senior Bower Group Asia, Jay Hariman berpendapat, pencalonan Ubolratana akan membuat orang-orang memikirkan kembali nasib politik Thailand ke depannya. Apalagi, Thailand telah menjadi negara monarki konstitusional sejak 1932, di mana keluarga kerajaan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
"Pengumuman Putri Thailand tersebut sangat mengejutkan, dan membuat orang memikirkan kembali penilaian serta perspektif mereka terkait masa depan politik negara itu. Aapalagi, monarki sangat berpengaruh di Thailand, pernyataan publik sering kali berkaitan dengan tugas atau peristiwa seputar kerajaan," kata Harriman.
Sementara itu, sebuah partai kecil pro-militer, yakni People's Reform Party, telah meminta Komisi Pemilihan mempertimbangkan apakah pencalonan sang putri melanggar undang-undang yang melarang partai-partai menggunakan monarki untuk berkampanye. Komisi Pemilihan memiliki waktu hingga Jumat pekan depan untuk menyetujui atau menolak semua kandidat yang mencalonkan diri. n. Rizky Jaramaya / Reuters
Ikuti Whatsapp Channel Republika
