REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thai Raksa Chart Party membatalkan rencana kampanye dalam kontestasi pemilihan umum di Thailand. Pembatalan ini muncul setelah Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menolak pencalonan kakak perempuannya sebagai perdana menteri.
"Thai Raksa Chart Party mematuhi perintah kerajaan. Saat ini kami harus menata ulang dan kami akan segera merilis pernyataan mengenai rencana masa depan kami," ujar partai tersebut dalam sebuah pernyataan kepada wartawan, Sabtu (9/2).
Penundaan kampanye tersebut muncul sehari setelah pengumuman Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi sebagai perdana menteri pada Jumat (8/2) lalu. Adapun, setelah pengumuman tersebut, raja Thailand menyebut pencalonan kakak perempuannya sebagai perdana menteri tidak pantas dan tidak sesuai dengan konstitusional. Dalam pernyataan tertulisnya, Raja Vajiralongkorn mengatakan, Putri Ubolratana sangat dihormati oleh semua anggota keluarga kerajaan.
"Keterlibatannya dalam politik bertentangan dengan tradisi nasional dan sangat tidak pantas," ujar Raja Vajiralongkorn.
Putri Ubolratana tidak menanggapi teguran dari raja. Namun dalam akun media sosialnya, Ubolratana sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukungnya. Dia berjanji akan membawa Thailand menjadi lebih baik lagi.
Hingga berita ini diturunkan, komite pemilihan Thailand belum memberikan komentar. Adapun, para anggota komite pemilihan akan mengadakan rapat pada Senin (11/2) mendatang.
Ubolratana dicalonkan sebagai perdana menteri oleh Thailand Raksa Chart Party. Partai tersebut didirikan oleh sekutu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Adapun, gelar kerajaan Putri Ubolratana telah dicopot ketika dia memutuskan menikah dengan seorang pria berkewarganegaraa Amerika Serikat (AS) pada 1972. Kemudian dia kembali ke Thailand pada 1990-an setelah bercerai. Meskipun gelar kerajaannya tidak dipulihkan, dia tetap dianggap dan diperlakukan sebagai bangsawan oleh rakyat Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
