Rabu 13 Feb 2019 15:19 WIB

Ratu Ubolratana Sedih tak Jadi Calon PM Thailand

Thailand melarang anggota kerajaan terlibat dalam politik.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah
Putri Thailand Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi mencalonkan diri sebagai perdana menteri Thailand.
Foto: AP
Putri Thailand Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi mencalonkan diri sebagai perdana menteri Thailand.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Kakak perempuan dari Raja Thailand, Putri Ubolaratana Rajakanya merasa sedih saat namanya dicoret dari daftar calon pemilihan umum Perdana Menteri Thailand. Menurut Ubolaratana, pencoretan itu menciptakan masalah yang seharusnya tak terjadi di zaman sekarang ini.

"Saya sedih karena niat tulus untuk bekerja untuk negara dan kita, orang Thailand, telah menciptakan masalah yang seharusnya tidak terjadi di zaman sekarang ini," ujar Ratu Ubolratana seperti dilansir BBC, Rabu (13/2). Cicitannya itu, disertai dengan foto beserta tagar #HowComeltsItsTheWaysItIs.

Ratu Ubolratana (67 tahun) didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand pada Senin (11/2) waktu setempat. Pencalonan yang belum pernah terjadi sebelumnya menuai kritik bahkan protes dari pihak kerajaan.

Di kerajaan Thailand, keluarga raja tidak boleh ada sangkut pautnya dengan politik. Raja Thailand Vajiralongkorn menyebut pencalonan kakaknya sangat tidak pantas.

Komisi Pemilihan Umum Thailand pun mencoret namanya dalam daftar.

Sikap itu seolah mengiyakan pernyataan istana.

Putri Ubolratana dicalonkan oleh Thailand Raksa Charty, sebuah partai yang bersekutu dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Baca juga, Raja yang Akhiri Pencalonan Putri Uboltrana Sebagai Calon PM.

Komisi pemilihan Thailand masih mempertimbangkan apakah partai tersebut harus dibubarkan atau tidak lantarakan mencalonkan anggota kerajaan.

Pemimpin partai, Preechaphol Pongpanit mengatakan, mereka melakukan segalanya dengan tulus, dengan niat baik. "Di atas kami adalah Yang Mulia dan monarki. Kami siap untuk diselidiki," katanya.

Pemilu Maret mendatang akan menjadi pemungutan suara pertama sejak Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang kini mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer 2014, menggulingkan pemerintah demokratis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement