REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan pemerintahannya akan memotong pajak jutaan dolar AS untuk mendorong stimulus pertumbuhan ekonomi. Dalam pembukaan sidang tahunan parlemen Cina (NPC), Rabu (5/3) Li juga mengatakan akan meningkatkan investasi infrastruktur dan meningkatkan pinjaman ke perusahaan kecil.
Pada tahun ini, Li mengatakan pemerintah Cina menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 sampai 6,5 persen. Dalam sidang ini juga disebutkan pada tahun 2018 Produk Domestik Bruto (PDB) Cina tumbuh sebesar 6,6 persen.
Pada awal tahun ini salah satu sumber mengatakan Cina akan memangkas pertumbuhan ekonomi 2019 menjadi 6,0 sampai 6,5 persen lebih kecil dari 2018 yang sekitar 6,5 persen. Sebab, permintaan baik di dalam maupun luar negeri terus menurun.
Selain perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) juga meningkatkan risiko ekonomi. Menurunkan target pertumbuhan ekonomi membuat pembuat kebijakan Cina lebih leluasa dalam melakukan manuver ketika perekonomian kedua di dunia itu terus melambat.
Tahun lalu Cina mengalami perlambatan ekonomi terburuk sejak 1990. Perlambatan tersebut disebabkan perang dagang dengan AS dan tindakan keras Cina terhadap risiko keuangan yang meningkatkan biaya pinjaman dan mengganggu investasi.
Kampanye anti-polusi dan industri bernilai rendah juga memperlambat sektor manufaktur mereka. Li mengatakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi kini Cina menerapkan kebijakan yang 'lebih mendorong'. Cina akan memotong pajak perusahaan swasta sebesar 298,31 miliar dolar AS.
Untuk mendukung sektor manufaktur, transportasi dan konstruksi Cina juga akan memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah Cina mengamati jika pertumbuhan ekonomi terus melemah maka banyak pabrik yang terpaksa mengurangi pekerja mereka.
Cina juga akan memotong PPN sektor manufaktur dari 16 persen menjadi 13 persen. Li mengatak PPN untuk sektor transportasi dan konstruksi juga akan dipotong dari 10 persen menjadi 9 persen.
Li menambahkan pemerintah Cina juga akan memotong biaya jaminan sosial yang dibayarkan perusahaan menjadi 16 persen. Li mengatakan pemerintah Cina akan mengawasi lebih ketat lagi situasi lapangan kerja perusahaan-perusahaan yang terdampak pasar AS.
Li mengatakan pada tahun ini pemerintah Cina menargetkan 11 juta lapangan kerja baru di perkotaan. Mereka juga mempertahankan angka penganguran di perkotaan di angka 4,5 persen.
Pada tahun lalu Cina memotong pajak dan biaya lainnya sebesar 1,3 triliyun yuan. Pemerintah daerah juga diizinkan untuk menerbitkan obligasi khusus untuk membiayai program-program utama mereka.
Kementerian Keuangan Cina mengatakan penerbitan kuota obligasi khusus sudah ditetapkan 2,15 triliyun yuan. Penerbitan obligasi khusus ini untuk meningkatkan investasi infrastruktur di seluruh Cina.
Pada tahun ini, pemerintah Cina menargetkan defisit PDB diangka 2,8 persen. Sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 2,6 persen. Hal ini sejalan dengan prediksi menurunnya pendapatan dari pajak dan meningkatnya pengeluaran pemerintah.
Li menambahkan pemerintah juga menargetkan inflansi konsumen di angka 3 persen. Meskipun harga-harga barang hanya naik 2 persen yang membuat pemerintah Cina dapat menstimulasi konsumsi.
Cina sudah lima kali menurunkan persyaratan cadangan bagi peminjam dalam beberapa tahun terakhir ini. Tujuannya mendorong pengusaha kecil dan menengah yang sangat vital untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan melakukan pinjaman.
Li mengatakan pemerintah akan menjaga kebijakan moneter tidak terlalu ketat tapi juga tidak terlalu longgar. Ia juga berjanji akan membanjiri ekonomi dengan berbagai stimulus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika