REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Seperempat rakyat Venezuela membutuhkan bantuan kemanusiaan. Hal itu diungkapkan PBB dalam laporan internalnya yang bertajuk Overview of Priority Humanitarian Needs in Venezuela.
Dalam laporan itu, PBB mengutip keterangan dari berbagai sumber, seperti palang merah, akademisi, masyarakat sipil, dan badan-badan PBB terkait yang menangani krisis kemanusiaan di Venezuela. Dari data yang berhasil dihimpun, PBB memperkirakan terdapat sekitar 2,8 juta orang yang membutuhkan perawatan kesehatan.
Sebanyak 300 ribu orang di antaranya sangat berisiko meninggal. Mereka tidak bisa mengakses obat-obatan atau perawatan untuk penyakit seperti kanker, diabetes, HIV, dan lain-lain selama lebih dari setahun.
“Penyakit yang dapat dicegah seperti tuberkolosis, difteri, campak, dan malaria telah muncul kembali di negara ini dan terus meningkat, seperti halnya hepatitis A karena kurangnya akses ke air minum yang aman,” kata PBB dalam laporannya.
Sebanyak 1,9 juta orang membutuhkan asupan nutrisi yang cukup atau memadai. Sebab ketersediaan bahan pangan di negara tersebut mulai menipis. Sebanyak 4,3 juta warga Venezuela juga memerlukan bantuan di bidang air, sanitasi, dan kebersihan.
Di bidang pendidikan, sekitar 1,2 juta anak-anak di sana tidak bersekolah. Hal tersebut disebabkan karena keluarga mereka tak mampu untuk membeli keperluan sekolah, seperti seragam, sepatu, dan biaya transportasi.
“Karena ekonomi yang semakin berkontraksi dan kerusuhan politik, penduduk Venezuela menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengakses layanan penting, termasuk perlindungan, perawatan kesehatan, obat-obatan, vaksinasi, air, listrik, pendidikan, dan akses ke makanan,” kata PBB.
PBB menyatakan dibutuhkan tindakan lebih untuk memenuhi kebutuhan rakyat Venezuela yang terus meningkat. “Politisasi bantuan kemanusiaan dalam konteks krisis membuat pengiriman bantuan sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas, imparsialitas, dan independensi menjadi lebih sulit,” ucapnya.
Menurut PBB, krisis yang terjadi di Venezuela telah menyebabkan sekitar 3,4 juta warganya melarikan diri ke negara-negara tetangga. PBB memprediksi, sebanyak 1,9 juta warga Venezuela lainnya akan hengkang dari negara tersebut tahun ini.
Venezuela diketahui sedang dilanda krisis ekonomi. Krisis semakin memburuk karena adanya perebutan kekuasaan di negara tersebut, yakni antara Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi Juan Guaido.
Guaido, yang telah memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela pada Januari lalu, menghendaki Maduro lengser dari jabatannya. Sementara Maduro masih bertekad mempertahankan kekuasaannya.
Dukungan dunia internasional pun terpecah kepada dua tokoh tersebut. AS, Israel, Australia, dan mayoritas negara anggota Uni Eropa membela kepemimpinan Guaido diVenezuela. Sedangkan Maduro memperoleh dukungan dari beberapa negara, antara lain Rusia, Cina, Turki, dan Kuba.
AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Caracas guna menekan pemerintahan Maduro. Sanksi AS menyebabkan Venezuela kehilangan pendapatannya, terutama dalam bidang penjualan minyak. Hal tersebut berdampak pula atas kian memburuknya situasi kemanusiaan di Venezuela.
Dalam menghadapi krisis kemanusiaan, Venezuela memperoleh bantuan dari sekutunya, terutama Rusia dan Kuba. Moskow diketahui telah mengirim berton-ton bantuan kemanusiaan berupa pangan dan obat-obatan.
A man fills a container with water from a truck in Caracas, , Wednesday, March 27, 2019. After days of intermittent electricity supply in Venezuela, which affects the water supply, the people in the capital city have started to collect water from waterfalls and wells and carry it to their homes. ()
Ikuti Whatsapp Channel Republika