REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS –- Pemerintah Venezuela mengatakan perekonomian dan industri minyaknya berada di bawah pengepungan Amerika Serikat (AS). Ia mengakui hal itu kian memperparah kondisi kehidupan masyarakat Venezuela.
“Hal ini (sanksi ekonomi AS) menimbulkan gangguan dalam aliran pasokan minyak ke pasar dunia dan kerusakan ekonomi yang serius, serta penderitaan bagi rakyat Venezuela,” kata Menteri Perminyakan Venezuela Manuel Quevedo, Ahad (19/5).
AS telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan minyak nasional Venezuela, yakni Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA). Itu merupakan upaya AS menekan pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
AS pun menyerukan negara-negara agar tak membeli produk minyak Venezuela. AS mengancam akan turut menjatuhkan sanksi kepada negara yang melakukan hal tersebut. Salah satu negara yang diperingatkan adalah India.
Polisi intelijen berjaga di pintu masuk kongres yang dikuasai oposisi di Caracas, Venezuela, Selasa (14/5).
Pasar India memang sangat penting bagi perekonomian Venezuela. Secara historis, India telah menjadi pelanggan terbesar kedua minyak Venezuela dan melakukan transaksi secara tunai.
AS mendukung pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden. Dukungan tersebut diberikan setelah Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari lalu.
Hal itu dilakukan Guaido seteah ratusan ribu warga Venezuela melakukan demonstrasi menuntut Maduro mundur dari jabatannya. Setelah AS, Israel dan Australia juga memberikan dukungannya kepada Guaido.
Saat ini negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, Swedia, Denmark, Austria, Albania, dan Belanda, juga telah mengakui kepemimpinan Guaido. Langkah itu diambil karena Maduro mengabaikan seruan Uni Eropa untuk menyelenggarakan pemilu.