REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Boris Johnson telah resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Inggris menggantikan Theresa May, Selasa (23/7). Usai mendapatkan restu dari Ratu Elizabeth II di Istana Buckingham, ia membersihkan kabinet Theresa May.
Terpilihnya Johnson ke jabatan tertinggi Inggris membuat ekonomi terbesar kelima di dunia itu akan berselisih dengan Uni Eropa serta potensi krisis konstitusional. Sebab, anggota parlemen bersumpah untuk menggagalkan Brexit.
Pemimpin baru Inggris berjanji untuk melakukan kesepakatan Brexit baru dalam waktu kurang dari 99 hari. Ia juga menegaskan, jika para pemimpin Uni Eropa menolak Inggris keluar, maka, Inggris tetap keluar dengan atau tanpa kesepakatan.
"Saya yakin bahwa kita dapat melakukan kesepakatan," kata Johnson (55 tahun) di rumah dinas barunya Downing Street No.10.
Uni Eropa selama ini telah berulang kali menolak menyetujui penulisan ulang bagian Perjanjian Penarikan dari Brexit. Namun, Uni Eropa mengatakan, hal itu dapat berubah, dan menyebutnya sebagai 'deklarasi politik'.
Terpilihnya Johnson juga disambut oleh Uni Eropa itu sendiri. Meski UE tetap tegas bahwa terpilihnya Johnson tidak akan menawarkan syarat yang lebih baik bagi Inggris.
Setelah resmi menjabat, Johnson menyapu bersih pemerintahan pendahulunya. "Night of The Blond Knives," kata The Sun, surat kabar Inggris yang mendapat pembaca paling banyak.
Mirip seperti gaya rambut Johnson yang berantakan, Johnson membuat kepemimpinan May berantakan. Sebanyak 17 menteri dalam pemerintahan May mengundurkan diri, bahkan dipecat. Langkahnya dinilai menciptakan kelompok musuh baru yang kuat di parlemen.
Sebagian besar pejabat senior Johnson adalah pendukung Brexit. Sajid Javid (49 tahun) ditunjuk sebagai menteri keuangannya. Dia adalah orang Eropa yang memilih untuk tetap dalam referendum 2016.
Pendukung Brexit lainnya Priti Patel diangkat sebagai menteri dalam negeri, Dominic Raab diangkat menjadi menteri luar negeri dan Stephen Barclay tetap sebagai menteri Brexit. Johnson juga menunjuk Dominic Cummings, direktur kampanye kontroversial Vote Leave, sebagai penasihat senior dalam pemerintahannya nanti.
Cummings adalah juru kampanye berpengalaman, dan merapatnya dia di kubu Johnson meningkatkan harapan di kalangan anggota parlemen, bahwa pemilihan umum akan digelar dalam beberapa bulan ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika