REPUBLIKA.CO.ID, KASHMIR -- Pemimpin separatis tersohor di Kashmir, Syed Ali Syah Geelani, meminta para penduduk untuk secara damai menentang pemerintahan India di wilayah yang disengketakan itu. Dia mengingatkan bahwa saat ini merupakan titik kritis.

"Ini adalah seruan tulus kami kepada orang-orang Jammu dan Kashmir bahwa kita harus terus melawan pada titik kritis ini. Kita semua bisa, dan harus, bertindak sesuai dengan kemampuan kita, melalui tindakan atau kata-kata," kata dia dilansir dari laman Aljazirah, Ahad (25/8).

Protes tersebut, lanjut Geelani, harus berjalan damai dan dilakukan di daerah tempat tinggal warga. "Orang-orang harus mengatur protes damai dan demonstrasi di daerah tempat tinggal mereka," tambah pemimpin berusia 89 tahun itu dalam sebuah pernyataan.

Geelani, seperti diketahui, telah ditahan di rumahnya sejak India mengeluarkan keputusan mencabut status otonomi khusus Kashmir. Dalam pernyataannya kali ini dia juga mendesak Pakistan untuk bertindak tegas. Pernyataan tersebut adalah yang pertama sejak India mencabut status khusus Kashmir pada 5 Agustus lalu.

Pemerintah India telah mencabut status khusus yang diberikan kepada Kashmir yang dikelola India dalam konstitusinya. Kashmir adalah wilayah yang disengketakan dalam hampir 70 tahun.

India mencabut Pasal 370 konstitusi India yang menjamin hak-hak khusus bagi negara mayoritas Muslim. Termasuk hak untuk konstitusi dan otonomi sendiri untuk membuat undang-undang tentang semua masalah kecuali pertahanan, komunikasi dan urusan luar negeri.

Menjelang langkah itu, India mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah yang disengketakan, memberlakukan jam malam yang melumpuhkan, menutup telekomunikasi dan internet, dan menangkap para pemimpin politik. Langkah ini telah memperburuk ketegangan yang sudah meningkat dengan negara tetangga Pakistan.

Baik India dan Pakistan mengklaim Kashmir secara penuh tetapi sebagian berkuasa. Tetangga-tetangga bersenjata nuklir telah bertempur dua dari tiga perang mereka di wilayah yang disengketakan itu. Pemberontakan di Kashmir yang dikelola India telah berlangsung selama tiga dekade.

Ikuti Whatsapp Channel Republika