REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Juru bicara Komisi Eropa mengatakan organisasinya tetap mempertimbangkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebagai rekan negosiasi yang paling tinggi kedudukannya. Negosiasi untuk menghindari keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit berlangsung tanpa kesepakatan.
"Ada pemerintah Inggris jadi lawan bicara kami dalam politik tingkat tinggi untuk Presiden (Komisi Eropa) Jean-Claude Juncker tetap Perdana Menteri Johnson," katanya, Rabu (4/9).
Johnson kalah dalam pemungutan suara di parlemen terkait usulan Brexit tanpa kesepakatan. Johnson tetap akan menggelar pemilihan umum jika Partai Buruh dan Konservatif ingin menghentikan Brexit tanpa kesepakatan.
Johnson mengatakan ia tidak akan membiarkan Brexit ditunda lebih lama lama lagi. Dalam pemungutan suara yang digelar kemarin, 328 orang anggota parlemen menolak usulan Brexit Johnson sementara yang setuju sebanyak 301 orang.
Sebanyak 21 anggota Partai Konservatif yang merupakan mayoritas turut menentang usulan Brexit yang diajukan Johnson. Mereka memilih berpihak kepada kelompok oposisi, yang dipimpin Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn, untuk mengajukan rancangan undang-undang yang melarang proses Brexit tanpa kesepakatan.
"Saya tidak ingin pemilihan umum, tetapi jika anggota parlemen memilih untuk menghentikan perundingan dan kembali meminta penundaan Brexit yang tidak berarti, yang kemungkinan bisa bertahun-tahun, maka hal itu yang akan kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini," kata Johnson.
Namun, oposisi dan anggota partai Konservatif yang membangkang mengatakan tidak akan membiarkan Brexit tanpa kesepakatan 'diselundupkan' di bawah pemelihan umum. Anggota Partai Oposisi yang ditunjuk dalam urusan Brexit Keir Stamer mengatakan tidak akan ikut 'menari' dalam nada yang dimainkan Johnson.
"Sudah jelas apa yang akan dilakukan, dia ingin mencegat undang-undang ini setelah kehilangan kendali di parlemen dan menghentikan kami untuk menyelesaikan tugas yang sudah di tangan," kata Starmer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika