Kamis, 18 Safar 1441 / 17 Oktober 2019

Kamis, 18 Safar 1441 / 17 Oktober 2019

Antisipasi Protes, Aparat Mesir Tutup Lapangan Tahrir

Sabtu 28 Sep 2019 10:42 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Ani Nursalikah

Suasana Lapangan Tahrir atau Tahrir Square di Kairo, Mesir, Jumat (27/9).

Suasana Lapangan Tahrir atau Tahrir Square di Kairo, Mesir, Jumat (27/9).

Foto: EPA/Khaled Elfiqi
Lapangan Tahrir merupakan titik fokus yang sangat simbolis dari revolusi 2011.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pasukan keamanan Mesir memblokir akses ke Lapangan Tahrir di Kairo, Mesir, titik fokus yang sangat simbolis dari revolusi 2011. Pemblokiran tersebut sebagai bagian dari penumpasan luas yang bertujuan menghentikan rencana protes terhadap Presiden Abdel Fatah al-Sisi.

Barikade dan pos pemeriksaan di jalan-jalan sekitarnya dan Jembatan Qasr al-Nil mengalihkan lalu lintas, Jumat sore (27/9). Sebanyak tiga stasiun metro di bawah alun-alun ditutup. Petugas keamanan menghentikan dan memeriksa pejalan kaki di sekitarnya.

Dilansir di The Guardian, Sabtu (28/9) disebutkan, rezim Sisi tampaknya telah lengah akhir pekan lalu ketika ratusan pemrotes turun ke jalan di kota-kota besar.  Pasukan keamanan merespons dengan tembakan langsung dan gas air mata. Menurut kelompok masyarakat sipil, lebih dari 2.000 orang telah ditahan, termasuk aktivis terkenal yang tampaknya tidak terlibat dalam protes.

Seorang warga Pulau Warraq, daerah miskin di Kairo terlibat dalam pemberontakan berkepanjangan terhadap rencana pembangunan kota. Dia mengatakan sekitar 300 orang telah melakukan protes anti-Sisi pada Jumat sore. Polisi kemudian menembakkan gas air mata dan tembakan. Polisi juga membubarkan protes yang melibatkan 50 hingga 60 orang di distrik Helwan, Kairo selatan.

Di Mesir selatan, protes skala kecil digelar di kota Qus dan Qena. Di kota pelabuhan Suez, seorang pria yang turun ke jalan akhir pekan lalu mengatakan kehadiran militer yang tinggi telah mengurangi prospek protes baru. "Saya pikir pertempuran akan ditunda ke waktu lain," katanya.

Sisi, yang berkuasa dalam kudeta pada 2013, melakukan penumpasan besar-besaran terhadap kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat publik. Pengamat menganggap hal tersebut sebagai yang terburuk dalam sejarah modern Mesir.

Menurut Human Rights Watch, perluasan negara keamanannya yang membengkak telah menyebabkan meningkatnya penyiksaan dan kebrutalan polisi yang bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Diperkirakan 60 ribu tahanan politik merana di penjara.

Sisi berusaha memproyeksikan citra bisnis seperti biasa dalam interaksi yang jarang terjadi dengan publik ketika dia menyapa kerumunan yang berkumpul untuk menyambutnya di bandara Kairo ketika dia kembali dari majelis umum PBB di New York. "Kalian tidak harus bangun pada Jumat, itu tidak penting. Jangan khawatir tentang apa pun, apa yang terjadi sebelumnya tidak akan terjadi lagi." kata Sisi.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA