Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Mantan Kepala Polisi Filipina Jadi Terdakwa Narkoba

Senin 21 Oct 2019 19:22 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Ani Nursalikah

Mantan kepala Kepolisian Nasional Filipina Direktur Jenderal Oscar Albayalde (tengah).

Mantan kepala Kepolisian Nasional Filipina Direktur Jenderal Oscar Albayalde (tengah).

Foto: Philippine National Police via AP
Mantan kepala polisi dan anak buahnya diduga menjual kembali narkotika sitaan 2013.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Mantan kepala kepolisian nasional Filipina Jenderal Oscar Albayalde menghadapi pengaduan pidana sehubungan dengan dugaan penjualan kembali obat-obatan terlarang yang disita. Atas kasus tersebut, dia pun mengundurkan diri dari jabatan pekan lalu.

Albayalde membantah tuduhan itu, meski begitu dia akan membantu penyelidikan kepolisian selama proses hukum berlangsung. Dia merupakan sosok terdepan dalam memimpin kebijakan Presiden Rodrigo Duterte terhadap pemberantasan narkoba di Filipina.

Penyelidikan Senat, yang diadakan bulan ini, merekomendasikan Albayalde dan 13 petugas polisi lain di bawah komandonya didakwa dengan tuduhan narkoba dan korupsi. Mereka diduga menjual kembali narkotika sitaan pada 2013.

Pengaduan pidana diajukan oleh Grup Investigasi dan Deteksi Kepolisian Nasional Filipina (PNP-CIDG), badan yang bertugas menyelidiki kejahatan yang dilakukan polisi, pada Senin (21/10). Departemen Kehakiman akan memutuskan apakah mereka ingin menuntut mantan kepala polisi dan 13 lainnya berdasarkan dakwaan yang diajukan.

Albayalde sejak 2018 adalah kepala polisi nasional kedua yang menegakkan tindakan keras yang kontroversial terhadap pemberantasan narkoba. Duterte meluncurkan kampanye anti-narkotika pada 2016 untuk menangani masalah narkoba yang merajalela di negara ini.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh banyak pembunuhan dalam operasi itu adalah eksekusi. Pemerintah tidak memberikan para tersangka kesempatan untuk membela diri di pengadilan.

Meskipun Filipina sekarang menjadi subyek investigasi Hak Asasi Manusia PBB, pemerintah terus melakukan kebijakan kontroversialnya. Polisi selalu menyatakan pembunuhan adalah hasil dari pembelaan diri. Pendukung Rodrigo menunjuk ke jajak pendapat yang mendukung keputusan tersebut.

Pada Juli, Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih mengadakan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan selama perang pemerintah Filipina terhadap narkoba. Laporan akan fokus pada laporan pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa. Pemerintah Filipina menentang resolusi tersebut dan mencapnya sebagai ejekan.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA