REPUBLIKA.CO.ID, LJUBLJANA -- Perdana Menteri Slovenia Marjan Sarec mengatakan ia sudah mengirimkan surat pengunduran diri ke parlemen pada Senin (26/1) kemarin. Ia meminta diadakan pemilihan cepat.
Menurut Sarec pemerintah yang saat ini minoritas di parlemen tidak dapat mendorong legislasi-legislasi penting. Saat ini koalisi pemerintah yang berisi lima partai dari moderat-kiri hanya memiliki 43 dari 90 kursi di parlemen.
Koalisi pemerintah kehilangan dukungan informal dari oposisi Partai Kiri dalam pemilihan November lalu. Kondisi ini membuat pemerintah sulit untuk meloloskan undang-undang di parlemen.
"Dengan koalisi ini di parlemen, saya tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Saya akan dapat memenuhinya setelah pemilihan," kata Sarec, Senin (27/1). Tidak lama setelah Sarec merilis pernyataannya, kantor berita Slovenia STA melaporkan Menteri Keuangan Andrej Bertoncelj juga mengundurkan diri.
Pada Jumat (24/1) Bertoncelj mengeluarkan pernyataan memprotes undang-undang baru yang diajukan Partai LMS yang mengusung Sarec. Undang-undang tersebut menunjukkan anggaran pemerintah juga mencakup kerugian sistem kesehatan nasional.
Menurut Bertoncelj hal tersebut tidak dapat diterima. Para pakar mengatakan partai oposisi moderat-kanan Slovenian Democratic Party (SDS) yang berkuasa di parlemen tampak akan membentuk pemerintahan baru.
Pemilihan umum hanya akan digelar apabila upaya pembentukan pemerintah baru gagal dilakukan. Pemilihan berikutnya harusnya digelar pada pertengahan 2022.