REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengancam tindakan militer terhadap Korea Selatan atas menurunnya hubungan bilateral dan ketidakmampuan Korsel untuk menghentikan aktivis menyebarkan selebaran anti-Pyongyang melintasi perbatasan.
Kim Yo Jong menggambarkan Korea Selatan sebagai musuh. Dia mengulangi ancaman sebelumnya yang dibuatnya dengan mengatakan Seoul akan segera menyaksikan runtuhnya kantor penghubung antar-Korea di kota perbatasan Kaesong.
Kim Yo Jong adalah wakil direktur pertama dari Komite Pusat Partai Buruh yang berkuasa. Dia mengatakan dia akan menyerahkannya kepada para pemimpin militer Korea Utara untuk melakukan langkah pembalasan selanjutnya terhadap Korea Selatan.
"Dengan menggunakan kekuatan saya yang disahkan oleh pemimpin tertinggi, partai kami dan negara, saya memberikan instruksi kepada lengan departemen yang bertanggung jawab atas urusan dengan musuh untuk secara tegas melakukan tindakan selanjutnya," kata Kim Yo Jong dalam sebuah pernyataan di Kantor Berita Pusat Resmi Korea Utara dilansir AP News, Ahad (14/6).
"Jika saya memberikan sedikit petunjuk tentang rencana kami selanjutnya, pihak berwenang (Korea Selatan) cemas, hak untuk mengambil tindakan selanjutnya terhadap musuh akan dipercayakan kepada Staf Umum tentara kami," katanya.
"Pasukan kita juga akan menentukan sesuatu untuk mendinginkan kebencian rakyat kita dan pasti melaksanakannya, saya percaya," tambahnya.
Ancaman Kim Yo Jong ini menunjukkan statusnya yang tinggi dalam kepemimpinan Korea Utara. Sudah dianggap sebagai wanita paling kuat di negara ini dan paling dekat dengan saudara lelakinya, media pemerintah baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dia sekarang bertanggung jawab atas hubungan dengan Korea Selatan.
Kantor penghubung di Kaesong, yang telah ditutup sejak Januari karena masalah Covid-19, didirikan sebagai hasil dari salah satu perjanjian utama yang dicapai dalam tiga pertemuan puncak antara Kim Jong Un dan Presiden Korsel Moon Jae-in pada 2018.
Pemerintah Moon telah melobi keras untuk membuat KTT nuklir antara Kim dan Presiden Donald Trump, yang telah bertemu tiga kali sejak 2018. Pada saat yang sama, Moon juga bekerja untuk meningkatkan hubungan antar-Korea.
Tetapi Korut dalam beberapa bulan terakhir telah menangguhkan hampir semua kerja sama dengan Korsel sambil menyatakan frustrasi atas kurangnya kemajuan dalam perundingan nuklirnya dengan pemerintahan Trump.
Selama sepekan terakhir, Korut menyatakan bahwa mereka akan memutus semua saluran komunikasi pemerintah dan militer dengan Korsel. Korut mengancam akan mengabaikan perjanjian-perjanjian perdamaian antar-Korea yang dicapai oleh para pemimpin mereka pada tahun 2018.
Ini termasuk perjanjian militer di mana Korea berkomitmen untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ancaman militer konvensional, seperti membangun buffer perbatasan dan zona larangan terbang.
Mereka juga memindahkan beberapa pos jaga garis depan dan bersama-sama menyurvei jalan air di dekat perbatasan barat dalam rencana yang belum direalisasi untuk memungkinkan navigasi sipil yang lebih bebas.
Dalam pernyataan sebelumnya pekan lalu, Kim Yo Jong mengatakan bahwa Korea Utara akan membatalkan perjanjian militer, yang hampir tidak ada nilainya, saat memanggil pembelot Korut yang mengirim selebaran dari Selatan yang menyebut Korut "sampah manusia" dan "anjing mongrel".
Komentarnya pada Sabtu (13/6) datang beberapa jam setelah seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan bahwa Seoul harus menghentikan pembicaraan tidak masuk akal tentang denuklirisasi Korea Utara.
Pejabat tersebut juga mengatakan Korsel akan terus memperluas kemampuan militernya untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai ancaman dari Amerika Serikat. Menanggapi kemarahan Korut atas selebaran, pemerintah Korsel mengatakan akan mengajukan tuntutan terhadap dua kelompok pembelot yang telah melakukan protes perbatasan.
Korsel juga mengatakan akan mendorong undang-undang baru untuk melarang aktivis menerbangkan selebaran di seberang perbatasan. Tetapi ada kritik atas apakah pemerintah Moon mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi untuk mempertahankan ambisinya untuk mewujudkan ambisi antar-Korea.
Selama bertahun-tahun, para aktivis melayangkan balon besar ke Korut dengan membawa selebaran mengkritik Kim Jong Un atas ambisi nuklirnya dan hak asasi manusia yang menyedihkan. Selebaran itu terkadang memicu tanggapan keras dari Korut.
Meskipun Seoul kadang-kadang mengirim petugas polisi untuk memblokir para aktivis selama masa-masa sensitif, Seoul sebelumnya menolak seruan Korut untuk sepenuhnya melarang mereka, dengan mengatakan mereka menjalankan kebebasan mereka. Para aktivis telah bersumpah untuk melanjutkan peluncuran balon tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika