REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi telah memerintahkan pasukannya untuk bersiap melaksanakan misi, baik di dalam maupun luar negeri unuk melindungi keamanan nasional. Pernyataan itu dianggap menjadi sinyal bahwa Mesir siap melakukan intervensi militer di Libya.
Saat mengunjungi pangkalan udara di kota Matrouh dekat perbatasan Mesir-Libya, Sisi menyinggung tentang kemungkinan mengutus misi militer eksternal jika diperlukan.
“Bersiaplah untuk melakukan misi apa pun, di sini di dalam perbatasan kita atau jika perlu di luar perbatasan kita,” kata Sisi pada Sabtu (20/6), dikutip laman Aljazirah. Pada kesempatan itu, dia turut membahas tentang konflik di Libya. Sisi mengklaim bahwa Mesir tidak ingin melakukan intervensi di negara tersebut. Ia lebih menyukai solusi politik.
Namun menurutnya saat ini situasinya berbeda. Dia memperingatkan agar pasukan Government of National Accord (GNA), yakni pemerintahan Libya yang diakui PBB, tidak melewati garis depan Sirte dan Al-Jufra. “Jika beberapa orang berpikir bahwa mereka dapat melewati garis depan Sirte-Jufra, ini adalah garis merah bagi kita,” ujarnya.
Saat ini Sirte masih dihuni pasukan Libyan National Army (LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar. Sudah lebih dari setahun LNA melancarkan serangan ke basis GNA di Tripoli. Pada April lalu, Mesir bersama Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Prancis mendukung agresi yang dilancarkan LNA ke Tripoli.
GNA mengecam dukungan tersebut dan mulai melakukan konsolidasi dengan Turki. Dengan bantuan Ankara, GNA berhasil memukul mundur pasukan LNA dan merebut kembali lokasi-lokasi strategis, termasuk Tarhuna, benteng terakhir Haftar di Libya barat.
Awal Juni lalu, Sisi menyerukan penerapan gencatan senjata di Libya. Amerika Serikat (AS), UEA, dan Rusia menyambut gagasan tersebut. Namun Turki menolak. Ia menilai seruan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan Haftar setelah serangkaian kerugian di medan perang.
Jika Turki dan GNA ingin merebut Sirte, sangat mungkin mereka akan bentrok dengan militer Mesir yang membela langsung Haftar.
Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin mengatakan pasukan Haftar perlu hengkang dari Sirte dan Al-Jufra untuk penerapan gencatan senjata permanen serta berkelanjutan. Menurutnya, gencatan senjata di Libya dimungkinkan jika para pihak yang terlibat dalam konflik kembali ke posisinya masing-masing pada 2015, merujuk pada Skhirat Agreement.
Kalin menilai penerapan gencatan senjata yang terlalu cepat tak akan menghasilkan apa pun. “Gencatan senjata prematur yang terburu-buru tidak akan mengarah pada apa yang ingin kita capai untuk semua warga Libya di sana,” ujarnya.
Libya telah dilanda krisis sejak 2011, yakni ketika pemberontakan yang didukung NATO melengserkan mantan presiden Muammar Qadafi. Dia telah memimpin negara tersebut lebih dari empat dekade. Qadafi tewas setelah digulingkan.
Sejak saat itu, kekuasaan politik Libya terpecah dua. Basis pertama memusatkan diri di Libya timur dengan pemimpinnya Khalifa Haftar. Sementara basis yang didukung PBB berada di Tripoli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika