REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON-- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menambah empat perusahaan China ke dalam daftar organisasi yang harus dipertimbangkan sebagai 'misi asing' karena hubungan mereka dengan pemerintah dan Partai Komunis China.
Langkah ini membuat AS dapat memaksa perusahaan-perusahaan media itu memotong jumlah staf mereka yang ada di AS. Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan empat organisasi media itu termasuk stasiun televisi milik pemerintah China, yakni CCTV.
Mereka harus mengirimkan daftar pegawai mereka yang bekerja di AS. Pejabat itu juga mengatakan setiap perusahaan real estate holdings juga akan dianggap sebagai kedutaan atau konsulat. Tidak ada yang diminta meninggalkan AS atau membatasi aktivitas mereka.
"Partai Komunis tidak hanya mengendalikan operasional entitas propaganda ini tapi juga mengendalikan penuh redaksi atas konten mereka," Asisten Menteri Luar Negeri untuk Wilayah Asia Timur Pasif David, Selasa (23/6).
Pada Maret lalu lima organisasi China lainnya diminta membatasi jumlah pegawai yang bekerja di AS, satu bulan setelah mereka ditetapkan sebagai misi asing. Stilwell mengatakan organisasi-organisasi itu corong dari Partai Komunis dan pemerintah China, bukan salur media yang sah.
"Penetapan misi asing adalah langkah yang jelas untuk meningkatkan transparansi mereka dan aktivitas propaganda pemerintah Republik Rakyat China di AS," tambah Stilwell.
Tiga organisasi media yang dimasukan dalam daftar misi asing adanya China News Service, surat kabar the People’s Daily, and the Global Times. Belum diketahui berapa jumlah jurnalis yang bekerja di perusahaan-perusahaan media tersebut.
AS juga memasukkan organisasi-organisasi media Uni Soviet sebagai misi asing selama Perang Dingin. Langkah AS ini menunjukan semakin memburuknya hubungan mereka dengan China setelah berselisih di sejumlah isu seperti respons terhadap pandemi virus corona, isu perdagangan, hak asasi, dan isu-isu lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
