Selasa 11 Aug 2020 16:06 WIB

AS Kecam China yang Menangkap Taipan Media Hong Kong

AS menilai Partai Komunis China kelola kota Hong Kong bak kota dikelola Komunis.

AS kecam China menyusul penangkapan taipan media Hong Kong.
Foto: AP / Andy Wong
AS kecam China menyusul penangkapan taipan media Hong Kong.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin (10/8) mengecam China atas penangkapan taipan media Hong Kong, Jimmy Lai. Mike Pompeo mengatakan Jimmy Lai sebagai seorang "patriot,".

"Langkah tersebut mengindikasikan bahwa Beijing tidak mungkin mengubah posisinya di Hong Kong," ujar Mike Pompeo.

Baca Juga

Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Washington memperlakukan Hong Kong sebagai perpanjangan dari China. Langkah ini diambil setelah Beijing mengesahkan undang-undang keamanan nasional baru pada Juni yang mendorong Paman Sam untuk mengakhiri status khusus wilayah tersebut.

"Saya tidak optimis mengingat apa yang kita lihat pagi ini ... bahwa mereka akan mengubah apa yang mereka lakukan," kata Pompeo.

"Tapi yang bisa kami yakini, dan Presiden Trump telah mengatakan, sejauh Partai Komunis China memperlakukan Hong Kong hanya sebagai kota yang dikelola komunis, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama," tambahnya.

Pompeo mengatakan bahwa Lai, yang ditangkap di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru, adalah seorang "patriot" yang menginginkan kebebasan dasar bagi rakyat Hong Kong.

Penangkapan Lai terjadi di tengah tindakan keras Beijing terhadap oposisi pro-demokrasi di kota itu. Hal ini memicu kekhawatiran tentang media dan kebebasan yang dijanjikan lainnya untuk Hong Kong ketika kembali ke China pada 1997.

Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru yang luas di Hong Kong pada 30 Juni. China menarik kecaman dari negara-negara Barat.

Pompeo mengatakan dia khawatir bahwa Hong Kong mungkin akan mengadakan pemilihan demokratis terakhirnya. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam bulan lalu menunda pemilihan pada 6 September untuk kursi di badan legislatif kota selama setahun karena lonjakan kasus Covid-19.

Langkah tersebut menarik kecaman dari Amerika Serikat, yang mengatakan itu adalah contoh terbaru dari Beijing yang merusak demokrasi di Hong Kong.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement