REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki mengecam keras keputusan Bahrain melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. Langkah itu dianggap sebagai pukulan bagi upaya membela Palestina dan akan melanggengkan pendudukan Israel.
"Kami mengungkapkan keprihatinan kami dan kecaman keras atas keputusan Kerajaan Bahrain mengikuti Uni Emirat Arab (UEA) dengan membangun hubungan diplomatik dengan Israel yang bertentangan dengan komitmennya di bawah Inisiatif Perdamaian Arab serta dalam kerangka Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Sabtu (12/9).
Turki mengungkapkan normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel menjadi pukulan untuk mempertahankan perjuangan Palestina. Di sisi lain, Israel akan semakin berani melanjutkan tindakan-tindakan ilegalnya di wilayah pendudukan Palestina.
Turki menekankan, perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui penyelesaian yang adil serta komprehensif atas masalah Palestina. "Konsesi yang tidak bertanggung jawab dibuat atas dasar kepentingan yang didefinisikan secara sempit dan atas tekanan dan paksaan dari aktor eksternal tidak dapat menghapus atau menggantikan kenyataan ini," katanya.
Israel dan Bahrain mencapai kesepakatan normalisasi diplomatik pada Jumat (11/9). Hal itu diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui akun Twitter pribadinya.
"Terobosan bersejarah lainnya lainnya hari ini. Dua teman hebat kami Israel dan Kerajaan Bahrain menyetujui perjanjian damai - negara Arab kedua yang melakukan perjanjian damai dengan Israel dalam 30 hari," ucapnya.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis AS, Israel, dan Bahrain, disebutkan bahwa mereka akan tetap memikirkan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ketiga negara bertekad mencapai "resolusi yang adil, komprehensif, dan langgeng guna memungkinkan rakyat Palestina mencapai potensi penuh mereka".
Pada 13 Agustus lalu, Israel telah terlebih dulu mencapai perjanjian normalisasi diplomatik dengan UEA. Itu merupakan kesepakatan pertama yang tercapai dengan negara Arab dalam 26 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika