Sabtu 26 Sep 2020 04:28 WIB

Australia Longgarkan Aturan Pinjaman Bank karena Pandemi

Pelonggaran aturan pinjaman bank Australia menuai kritik soal risiko keuangan

Red: Nur Aini
Penumpang melakukan check in untuk penerbangan Qantas perdana tujuan Sydney dan Adelaide sejak pembatasan perbatasan COVID-19 dicabut di Bandara Domestik Sydney, Australia, Kamis (24/9). Penduduk New South Wales (NSW) kini dapat melakukan perjalanan ke Australia Selatan untuk pertama kalinya sejak hampir enam bulan dimana negara tidak menemukan adanya kasus penularan COVID-19 selama dua hari terakhir. EPA-EFE/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Foto: EPA-EFE/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
Penumpang melakukan check in untuk penerbangan Qantas perdana tujuan Sydney dan Adelaide sejak pembatasan perbatasan COVID-19 dicabut di Bandara Domestik Sydney, Australia, Kamis (24/9). Penduduk New South Wales (NSW) kini dapat melakukan perjalanan ke Australia Selatan untuk pertama kalinya sejak hampir enam bulan dimana negara tidak menemukan adanya kasus penularan COVID-19 selama dua hari terakhir. EPA-EFE/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Australia pada Jumat (25/9) mengatakan akan melonggarkan standar pinjaman bagi bank sebagai upaya untuk membebaskan kredit dan menghidupkan kembali ekonomi, yang terpuruk ke resesi pertamanya dalam hampir 30 tahun akibat pandemi virus corona.

Saham bank "Empat Besar" Australia menguat setelah pengumuman tersebut tetapi langkah itu, yang membutuhkan persetujuan legislatif, telah menuai kritik dari kelompok konsumen dan analis. Sebagian kalangan konsumen dan analis mengatakan undang-undang yang dilonggarkan itu akan menurunkan perlindungan yang dirancang untuk mengurangi risiko keuangan.

Baca Juga

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan perubahan itu akan meringankan beban peraturan dan memotong biaya dan waktu yang dihadapi oleh konsumen dan usaha kecil yang ingin mendapatkan kredit.

"Aliran kredit akan sangat penting bagi pemulihan ekonomi kita," kata Frydenberg kepada wartawan di Canberra. "Tapi kerangka peraturan kita saat ini, menyangkut peminjaman ... telah menjadi terlalu preskriptif dan membatasi."

Perubahan tersebut menghapus undang-undang pinjaman, yang diterapkan setelah krisis keuangan globa, yang antara lain mengharuskan bank untuk memeriksa apakah informasi yang diberikan oleh peminjam dalam aplikasi pinjaman mereka sudah benar. Mereka juga mengikuti langkah-langkah stimulasi lainnya, seperti jaminan pemerintah untuk kredit macet dan jalur pendanaan murah dari bank sentral.

Bank-bank Australia telah memperketat praktik pemberian pinjaman menyusul hasil penyelidikan yang dipimpin pemerintah. Penyelidikan itu menemukan bahwa pemberi pinjaman menyetujui pinjaman kepada orang-orang yang tidak dapat membayarnya kembali. Namun, kebutuhan untuk membangkitkan ekonomi negara telah membuat anggota parlemen sekarang mengendurkan sikap keras mereka.

"Sebelum Royal Commission, bank-bank memiliki reputasi yang sangat buruk dan setelah Royal Commissionmenjadi lebih buruk karena menunjukkan bahwa mereka telah memberikan pinjaman yang tidak bertanggung jawab," kata analis perbankan senior CLSA, Brian Johnson.

"Sekarang apa yang kita lihat adalah politisi ... pada dasarnya merangkul apa yang sebelumnya disebut pinjaman yang tidak bertanggung jawab."

Kalangan bank dan investor menyambut gembira berita tersebut. Saham National Australia Bank dan Westpac Banking naik lebih dari enam persen, sementara Commonwealth Bank of Australia naik lebih dari tiga persen. Grup Perbankan Australia dan Selandia Baru naik lima persen. Pergerakan itu membantu mengangkat indeks patokan Australia lebih dari satu persen.

"Ini adalah prakarsa pemerintah yang signifikan yang akan mengurangi birokrasi bagi konsumen yang mencari pinjaman dan yang terpenting mempercepat proses bagi pelanggan untuk mendapatkan persetujuan pinjaman," kata CEO Westpac Peter King dalam sebuah pernyataan.

Namun, kalangan pembela hak konsumen mengkritik rencana tersebut, dengan alasan kebijakan itu menghilangkan perlindungan yang ada dan akan menyebabkan lebih banyak kerugian bagi masyarakat dan ekonomi.

"Mengurangiperlindungan kredit akan membuat individu dan keluarga sangat berisiko didorong ke dalam pengaturan kredit yang akan merugikan dalam jangka panjang," kata Karen Cox, CEO Pusat Hukum Hak Keuangan.

JPMorgan mengatakan meskipun perubahan dapat memangkas biaya dan meningkatkan pendapatan tunai dalam jangka pendek, pertumbuhan kredit rumah tangga yang tidak terkendali akan menjadi perhatian, meskipun laju pertumbuhan tersebut masih sangat sederhana.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement