REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA - Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed memerintahkan serangan militer untuk melemahkan gerakan separatis yang telah berlangsung lama di negara bagian Tigray, Rabu (4/11). Hal itu dilakukan menyusul dugaan serangan di pangkalan militer.

Abiy menuduh partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), yang melancarkan serangan. Dia juga mengatakan, kelompok itu mencoba menjarah aset militer.

Ketegangan antara pemerintah dan TPLF telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kedua belah pihak saling tuduh merencanakan untuk menggunakan kekuatan militer.

Dalam pernyataan yang diunggah di Twitter dan halaman Facebooknya, Abiy mengatakan, pasukan pertahanan telah diperintahkan untuk menjalankan misi mereka untuk menyelamatkan negara. "Titik terakhir dari garis merah telah dilintasi. Kekuatan sedang digunakan sebagai tindakan terakhir untuk menyelamatkan rakyat dan negara," ujarnya dikutip laman BBC, Rabu (4/11).

Presiden wilayah Tigray, Debrestion Gebremichael, mengatakan, pemerintah akan menyerang. Dia menuduh itu adalah hukuman karena mengorganisasi pemilihannya sendiri untuk parlemen Tigray pada September yang secara langsung menentang keputusan pemerintah federal dan dewan pemilihan untuk menunda semua pemilihan.

Pemerintah menilai, pemungutan suara itu "ilegal". Dewan pemilihan nasional sejak itu mengatakan, pemilihan umum harus dilanjutkan pada Mei atau Juni tahun depan.

Tigray memegang sebagian besar kekuatan politik Ethiopia dari 1991 hingga 2018, ketika Ahmed terpilih. Sejak itu, kekuatan mereka berkurang. Abiy menghadapi kritik yang meningkat dari sejumlah pihak. Beberapa pihak menuduhnya mengurung mereka yang menentang pemerintahannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika