REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN -- Pengadilan di Yerevan telah memutuskan untuk tidak menangkap mantan kepala Badan Keamanan Nasional Armenia Artur Vanetsyan. Sebelumnya dia ditahan karena dituduh merencanakan pembunuhan Perdana Menteri Nikol Pashinyan.
"Pemerintah saat ini sekali lagi mencoba menghalangi kegiatan politik saya dengan kasus-kasus ilegal dan palsu. Tapi puji Tuhan, ada keadilan, dan sudah menang pada tahap ini," kata Vanetsyan dilaporkan laman Sputnik pada Ahad (15/11).
Dia menegaskan tidak melakukan atau terlibat dalam plot kejahatan apa pun. "Saya selalu membela dan akan membela hukum. Tapi pihak berwenang, melanggar konstitusi, menandatangani perjanjian yang memalukan tentang penyerahan sebagian tanah air kami di belakang punggung rakyat," kata Vanetsyan mengacu pada perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani Pashinyan dalam konflik dengan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.
Sebelumnya Pashinyan disebut menjadi sasaran pembunuhan oleh sekelompok mantan pejabat Armenia. Mereka berusaha merebut kekuasaan dari Pashinyan.
Selain Artur Vanetsyan, rencana pembunuhan itu turut melibatkan mantan ketua fraksi parlemen Partai Republik Vahram Baghdasaryan dan sukarelawan perang Ashot Minasyan. Mereka telah ditangkap dan ditahan.
"Para tersangka berencana untuk secara ilegal merebut kekuasaan dengan membunuh perdana menteri dan sudah ada calon potensial yang sedang dibahas untuk menggantikannya," kata Badan Keamanan Nasional Armenia dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (14/11).
Saat ini Pashinyan tengah menghadapi tekanan besar dari rakyatnya setelah menandatangani perjanjian gencatan senjata dalam konflik dengan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh. Langkah Pashinyan membuat Azerbaijan mengamankan kemajuan teritorial di wilayah yang dipersengketakan tersebut.
Pashinyan mengungkapkan dia tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian gencatan senjata untuk mencegah kerugian teritorial lebih lanjut. Sejak Selasa (10/11) lalu, ribuan warga Armenia turun ke jalan dan berdemonstrasi menuntut Pashinyan mundur.
Pashinyan mengatakan dia bertanggung jawab atas kemunduran yang dihadapi negaranya dalam konflik dengan Azerbaijan. Namun dia menolak mengundurkan diri dari jabatannya.
Gencatan senjata menghentikan aksi militer di dan sekitar Nagorno-Karabakh, daerah kantong yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dihuni oleh etnis Armenia. Berdasarkan perjanjian, 2.000 tentara penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika