Selain akses sektor energi, perselisihan kedua pihak berpusar pada hak buruh yang diklaim masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut "di level politik.”
Cina sebelumnya berjanji memperluas akses perusahaan Eropa terhadap sektor transportasi, keuangan, komputer, riset, otomotif, telekomunikasi dan layanan penyimpanan data online, serta layanan medis swasta.
Untuk itu Eropa bersedia mengesampingkan isu diskriminasi terhadap perusahaan Eropa di Cina, dengan syarat Beijing menjamin transparansi aliran subsidi negara.
Pengamat meyakini, kesepakatan investasi dengan Cina masih bisa digagalkan oleh Parlemen Eropa. Pekan ini, lembaga legislatif di Strassbourg itu menyepakati resolusi yang mengecam praktik buruh paksa di Cina dengan 89 persen suara.
Parlemen Eropa mengritik, kebijakan Cina memberlakukan praktik kerja paksa terhadap narapidana yang kebanyakan berasal dari etnis Uighur, Kazakh, Kirgis dan minoritas muslim lain itu bertentangan dengan prinsip HAM.
Diyakini, rancangan naskah kesepakatan dalam bentuknya saat ini akan mengundang penolakan di parlemen, demikian dilaporkan WirtschaftsWoche.
rzn/as (rtr, dpa, ap, wiwo)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
