Setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memang mundur dari perundingan damai yang dimediasi Washington. AS dianggap sudah tidak lagi menjadi mediator yang netral karena memihak pada kepentingan politik Israel. Pada Januari 2020, pemerintahan Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina. Rencana itu dikenal sebagai "Kesepakatan Abad Ini/Deal of the Century".
Dalam rencana itu, pemerintahan Trump menawarkan kedaulatan terbatas kepada Palestina di wilayah kecil sekitar 70 persen dari Tepi Barat dan Gaza untuk sebuah negara. Namun, Palestina tak memiliki otoritas atas perairan teritorial, perbatasan atau keamanan. Rencana tersebut menolak klaim lama Palestina atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Palestina pun kehilangan kendali atas Masjid Al-Aqsa. Palestina dengan tegas menolak Deal of the Century.
Setelah serangkaian pukulan keras bagi perjuangan Palestina, kini harapan Palestina berada di pundak Joe Biden usai mengalahkan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS, 20 November 2020. Saat kampanye Pilpres AS lalu, Biden mengatakan tugas pertamamya terkait konflik Israel-Palestina adalah memperbaiki "kerusakan" yang telah dilakukan Trump. Dia menyatakan tidak mendukung aneksasi.
Biden menganggap langkah pemerintahan Trump terkait konflik Israel-Palestina menghancurkan norma-norma lama dan kebijakan AS selama puluhan tahun. Saat menghadiri acara donor Yahudi AS pada Mei 2020, Biden menyebut akan membalikkan kebijakan Trump yang dinilai dapat merusak kemungkinan perjanjian damai dengan Palestina.
Kekalahan Donald Trump dalam Pilpres AS memang disambut oleh Palestina. Pemerintahan Trump dianggap pemimpin Palestina sebagai peradaban presiden AS terburuk sepanjang zaman modern. Akan tetapi, Joe Biden masih harus diuji saat dia memerintah. Saat menjadi wakil presiden pada pemerintahan Barack Obama, Biden dikenal sebagai tokoh yang pro-Israel. Dia membantu Israel untuk mendapatkan teknologi pertahanan dan militer.
Posisi Israel pun dinilai akan tetap aman pada masa pemerintahan Joe Biden. Bahkan, proses normalisasi dengan negara Arab diprediksi terus berlanjut karena Biden dinilai tidak akan mengubah kebijakan AS terhadap Israel secara keseluruhan.
Biden dikenal menentang Israel yang memperluas aktivitasnya di Tepi Barat dan telah berjanji mengembalikan uang yang dipotong oleh pemerintahan Trump ke Palestina. Namun, pandangan mantan wakil presiden era Barack Obama itu tampaknya sebagian besar mendukung Israel. Pada Mei 2020, Biden menyatakan, tidak akan memindahkan Kedutaan Besar AS kembali ke Tel Aviv jika terpilih. Tetapi, dia juga berjanji melanjutkan kerja sama militer yang erat dengan Israel dan memberikan bantuan miliaran dolar kepada negara tersebut.
Setelah dilantik menjadi presiden AS pada Januari 2021, Biden harus lebih dahulu memperbaiki masalah yang timbul dari pemerintahan Trump dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat Palestina. Jika tantangan itu tidak mampu dijalankan, dukungan Biden pada perdamaian jangka panjang Palestina-Israel tampaknya tidak akan banyak berarti ke depan. Apalagi jika Arab Saudi mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, harapan Palestina merdeka semakin menipis seiring hilangnya dukungan dari sekutu terkuat di negara Teluk. Langkah signifikan AS dan Arab Saudi untuk mewujudkan perdamaian Palestina-Israel pada 2021 layak ditunggu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
