Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah pernyataan Boehler dengan mengatakan tidak ada pembicaraan bersama AS tentang penambahan investasi senilai miliaran dolar jika Indonesia mau membuka hubungan dengan Israel. Indonesia tetap berkomitmen pada perjuangan Palestina.
Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengaku telah membaca berita tentang AS yang siap berinvestasi lebih besar jika Indonesia bersedia membangun hubungan dengan Israel. "Namun bukankah Ibu Menlu sudah sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Oleh karenanya tidak relevan menanggapi artikel atau sinyalemen tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi Republika.co.id, baru-baru ini.
Menurut Teuku, Kemlu pun merasa tak pernah melakukan pembicaraan dengan CEO International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler. "Boehler bicara dengan siapa? Sepengetahuan saya Kemlu tidak pernah berkomunikasi dengan Boehler mengenai niatan investasi, terlebih lagi dikaitkan dengan normalisasi (dengan Israel)," ujarnya. DFC adalah lembaga investasi AS untuk luar negeri.
Pimpinan Hamas, Palestina pun menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam surat tersebut, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah mengatakan pihak yang diuntungkan dari jalan normalisasi adalah penjajah itu sendiri atau Israel.
Kekalahan Donald Trump dan Masa Depan Palestina
Tak dapat dimungkiri, lompatan besar hubungan Israel dan negara-negara Arab terjadi berkat lobi dan campur tangan Presiden AS, Donald Trump. Selama pemerintahannya, harapan Palestina untuk merdeka dengan ibu kota Yerusalem kian menipis, dimulai pada Desember 2017 saat Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sejak itu, Trump melakukan langkah signifikan dalam mendukung Israel, yang dilanjutkan dengan pemindahan Kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
Sebelum 2018 berakhir, pemerintahan Trump memutuskan menghentikan pendanaan rutin untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Keputusan itu seketika menyebabkan UNRWA dilanda krisis keuangan. AS merupakan penyandang dana terbesar UNRWA dengan kontribusi rata-rata 300 juta dolar AS per tahun.
Tak berhenti, pemerintahan Trump pun menyetop bantuan United States Agency for International Development (USAID) untuk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Langkah-langkah itu dipandang secara luas sebagai cara untuk menekan kepemimpinan agar bersedia terlibat dalam pembicaraan damai dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
