Selasa 02 Feb 2021 16:43 WIB

Prancis Desak Militer Bebaskan Pemimpin Sipil Myanmar

Menlu Prancis menyebut kudeta telah merusak proses demokrasi di Myanmar.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Kendaraan pengendali kerusuhan polisi dan truk pengangkut diparkir di jalan menuju gedung parlemen pada Selasa (2/2), di Naypyitaw, Myanmar. Ratusan anggota Parlemen Myanmar tetap dikurung di dalam perumahan pemerintah mereka di ibu kota negara itu pada Selasa, sehari setelah militer melancarkan kudeta dan menahan politisi senior termasuk peraih Nobel dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Foto:

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia.

Di bawah konstitusi Myanmar yang dirancang pemerintahan militer pada 2008, tentara Myanmar dijamin memperoleh seperempat kursi parlemen. Konstitusi juga memberikan wewenang kepada militer Myanmar untuk mengontrol kementerian keamanan utama, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri.

Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat yang bakal berlangsung selama satu tahun. Sepanjang periode itu, militer akan mengontrol jalannya pemerintahan. Pemilu bakal digelar kembali setelah keadaan darurat usai. Militer berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada partai yang memenangkan pemilu mendatang. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement