REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah membatalkan perintah darurat nasional untuk mendanai pembangunan tembok perbatasan yang diusung oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Dalam surat yang dikirim kepada Kongres pada Kamis (11/2), Biden mengatakan bahwa perintah darurat nasional Trump "tidak berdasar".
Seperti dilansir BBC, Jumat (12/2) dalam surat itu, Biden menegaskan tidak ada lagi uang pajak yang akan dibelanjakan untuk pembangunan tembok tersebut. Pengumuman dari Presiden Biden adalah yang terbaru dari serangkaian perintah eksekutif yang telah membatalkan kebijakan penting dari agenda mantan Presiden Trump. Biden akan meminta peninjauan atas semua sumber daya yang dialokasikan atau dialihkan untuk pembangunan tembok perbatasan.
Sebelumnya, Trump mengumumkan keadaan darurat di perbatasan selatan pada 2019, yang memungkinkannya untuk melewati Kongres dan menggunakan dana militer untuk pembangunan tembok perbatasan. Pemerintahan Trump telah menghabiskan dana sekitar 25 miliar dolar AS untuk proyek tembok perbatasan tersebut.
Membangun tembok perbatasan adalah janji kampanye Trump pada 2016. Proyek tersebut menghadapi tentangan kuat di House of Representative yang dikuasai Demokrat.
Kemudian Trump mengumumkan dia akan menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai pembangunannya. Deklarasi darurat memungkinkan presiden AS untuk menghindari proses politik yang biasa dan dapat mengakses pendanaan militer.
Bangunan pagar dengan total jarak 654 mil sudah ada sebelum Trump menjadi presiden. Selama Trump menjabat sebagai presiden, sekitar 80 mil tembok penghalang baru dibangun di tempat yang sebelumnya tidak ada dan hampir 400 mil menggantikan bagian struktur yang ada.
"Keadaan darurat nasional Trump tidak pernah tentang keamanan. Sekarang kita harus membatalkan kontrak dan memastikan bahwa tidak ada tembok perbatasan yang dibangun," ujar Anggota Kongres dari Demokrat, Raul Grivalva.
Pada konferensi pers pada Rabu (10/2), Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengonfirmasi bahwa pemerintahan baru akan mempertahankan kebijakan era Trump yang memungkinkan pejabat perbatasan untuk segera mengusir imigran tidak berdokumen di tengah pandemi virus Corona. "Karena pandemi dan faktanya bahwa kami tidak punya waktu, pemerintah menerapkan proses yang manusiawi dan komprehensif untuk memproses individu yang datang ke perbatasan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
