Menurut Retno dalam  kondisi sulit seperti ini, komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan. Hal ini agar pesan penting dapat disampaikan, serta kontribusi dapat ditawarkan sehingga situasi tak memburuk dan upaya penyelesaian bisa dilakukan.

"Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan harus diletakkan dalam kerangka memberikan kontribusi untuk mencari penyelesaian demi kepentingan rakyat Myanmar," tegas Menlu Retno.

"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar merupakan hal utama yang harus dilindungi. Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan," ujarnya menambahkan.

Selain itu, dalam pertemuan dengan Menlu Wunna, Retno juga menyampaikan pentingnya semua negara anggota ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam piagam ASEAN. Myanmar merupakan salah satu anggota ASEAN.

Retno juga menekankan betapa pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan (humanitarian access and visits) kepada para tahanan. Pertemuan ketiga Menlu ini merupakan bagian dari shuttle diplomacy. Pada saat isu Rohingya muncul, Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan shuttle diplomacy. Shuttle diplomacy mengacu pada proses mediasi yang dilakukan pihak ketiga, namun tanpa mempertemukan pihak-pihak bertikai secara langsung.

Indonesia telah berbicara dengan banyak pihak mengangkat isu kudeta Myanmar. Indonesia juga berinisiatif untuk mengadakan pertemuan Khusus Menlu ASEAN untuk solusi Myanmar.

Sebelumnya, Menlu melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun ini, dan Singapura serta bertemu Menlu Malaysia saat kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta. Selain itu, dalam membawa isu Myanmar, Menlu Retno telah melakukan pembicaraan melalui daring maupun telepon dengan Menlu Filipina, Vietnam, Laos, dan Kamboja, Australia, Jepang Amerika Serikat (AS), China, Inggris, dan India serta dengan utusan Khusus Sekjen PBB, dan acting assistant under secretary AS.

"Shuttle diplomacy bukan hal mudah, namun ini tetap dilakukan mengingat adanya prinsip-prinsip yang perlu ditegakan dan keinginan kuat untuk terus berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan," ujar Menlu Retno, "Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. To do nothing is not an option," tegasnya.

Pemilihan umum (Pemilu) Myanmar telah dilakukan pada November 2020 yang hasilnya dituding palsu oleh junta. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dinahkodai pemimpin de facto Aung San Suu Kyi menang telak. Namun militer tak mengakui dan menyebut ada kecurangan. Konflik ini berujung pada kudeta militer terhadap Suu Kyi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika