Menteri-menteri Eropa telah menyetujui sanksi terhadap militer Myanmar atas kudeta tersebut, dan telah memutuskan untuk menahan beberapa bantuan pembangunan. Sanksi tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang dan berlaku setelah pemberitahuan resmi diterbitkan oleh Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap para demonstran. AS mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal yang terlibat dalam kudeta militer pada 1 Februari di Myanmar.

"Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," ujar Blinken. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika