REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Kongres Uighur Dunia Dolkus Isa mendesak Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar meminta China menutup kamp-kamp interniran di Provinsi Xinjiang. Isa menyebut penting bagi Beijing segera menghentikan genosida terhadap Uighur.
“Pertama dan terpenting, sangat penting China segera dan tanpa syarat mengakhiri genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Turkestan Timur, itu termasuk menutup semua kamp interniran serta membebaskan tanpa syarat semua yang ditahan secara sewenang-wenang," kata Isa dalam suratnya kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (18/3).
Eksil Uighur menyebut Xinjiang dengan istilah Turkestan Timur. Isa mengatakan China juga harus mengakhiri penggunaan kerja paksa di Xinjiang dan wilayah lain serta mengizinkan pengawas PBB untuk menyelidikinya.
Blinken dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Alaska. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki telah mengatakan dalam pertemuan itu Blinken bakal membahas isu genosida Uighur. "Saya tahu bahwa genosida terhadap Muslim Uighur adalah sesuatu yang akan menjadi topik diskusi langsung dengan China pekan depan," kata Psaki dalam konferensi pers pada 11 Maret lalu.
Dia menekankan, posisi AS dalam hal ini tegas, yakni menyatakan bahwa China telah melakukan genosida terhadap etnis Uighur. "Kami akan mencari peluang untuk bekerja dengan mitra lain untuk memberikan tekanan tambahan pada Cina," ujar Psaki.
Sebelumnya Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden mempertahankan penilaian tentang genosida Uighur di Xinjiang. Genosida Uighur dinyatakan sesaat sebelum pemerintahan mantan presiden Donald Trump berakhir,. "Kami tidak mengetahui bahwa kekejaman (terhadap Muslim Uighur) telah berakhir," kata Price pada 9 Maret lalu.
Dia ingat Antony Blinken dan mantan menteri luar negeri Mike Pompeo telah sepakat bahwa genosida telah terjadi di Xinjiang. "Kami benar-benar mendukung (penilaian Pompeo soal adanya genosida di Xinjiang)," ujar Price.
Ikuti Whatsapp Channel Republika