Meski disambut, terobosan damai di Libya membuahkan serangkaian masalah baru. Saat ini Perdana Menteri Abdel-Hamid Dbeibah, sedang dibalut tuduhan korupsi yang meruak sejak beberapa hari terakhir. Tudingan itu muncul dalam sebuah dokumen rahasia PBB. Di dalamnya dia dituliskan membeli suara delegasi dalam pemilihan di Jenewa.

Dbeibah sendiri menepis dugaan tersebut. Tapi jika benar, kasus korupsi itu mengindikasikan bahwa sang perdana menteri ingin berkuasa melampaui masa jabatannya yang berakhir pada Desember, menurut Thomas Claes.

Negara kleptokrasi

Untuk pemerintahan transisi Libya, Dbeibah menyusun kabinet gemuk yang beranggotakan 30 menteri dan wakil menteri. Langkah itu diambil guna mengakomodasi kepentikan semua fraksi politik, duga Claes.

"Kepentingannya bersumber pada uang. Setiap kelompok mendapat jatah kementerian yang menerima kucuran uang negara. Uang ini lalu disebar ke kalangan sendiri. Perkembangan ini menurut saya bisa menjadi visi yang realistis bagi Libya selama beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan.”

Claes juga tidak menutup kemungkinan, bahwa anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu 2014 akan berusaha mempertahankan mandatnya melampaui Desember 2021. Pun dalam hal ini dia mencurigai adanya niatan korupsi untuk membiayai kampanye, yang bisa membudaya di kalangan elit Libya.

"Jika ini terjadi, maka Libya akan berubah menjadi sebuah neara kleptokrasi, di mana korupsi menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan.”

Stabilitas dan perdamaian yang menjadi prioritas utama dalam membentuk masa depan Libya, bisa dijadikan sebagai pembenaran untuk menutup mata terhadap praktik korupsi. Tapi patut diingat, bahwa pemberontakan melawan Gaddafi dan intervensi NATO sepuluh tahun silam mengemban misi yang lebih tinggi. (rzn/vlz)

Ikuti Whatsapp Channel Republika