Aljazirah melaporkan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyinggung penyelidikan Departemen Keuangan. Tapi tidak merespons permintaan komentar kantor berita Reuters mengenai sanksi tersebut.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan menahannya bersama pemimpin partai pemenang pemilu Liga Nasional Demokrasi (NDL) lainnya.

Demi membenarkan kudeta tersebut militer mengatakan pemilihan umum bulan November lalu diwarnai kecurangan. Kudeta memicu gelombang unjuk rasa dan petugas keamanan menggunakan kekerasan untuk membubarkannya.

Organisasi aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan sejauh ini sudah 286 pengunjuk rasa yang tewas karena kekerasan tentara dan polisi.

Pada 11 Februari lalu Presiden AS Joe Biden sudah mengeluarkan perintah eksekutif yang membuka jalan bagi pemerintahannya memberi sanksi pada militer dan pihak-pihak yang terlibat dalam kudeta 1 Februari. Perintah tersebut membekukan aset bank sentral Myanmar di bank sentral AS, Federal Reserve (Fed).

Militer Myanmar mencoba mencairkan aset tersebut tidak lama setelah merebut kekuasaan dengan paksa. Uni Eropa, AS, Inggris dan Kanada sudah memberlakukan sanksi pada jenderal-jenderal militer Myanmar termasuk Panglima Min Aung Hlaing dan anak-anaknya yang sudah dewasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika