Program vaksin Covid-19 Myanmar berjuang di bawah kekuasaan militer. Jutaan warga sipil menolak divaksin dan ribuan petugas kesehatan memilih untuk mogok daripada bekerja di bawah perintah junta.

Pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi memulai program vaksinasi Covid-19 secara nasional pada 27 Januari. Pertama, staf perawatan kesehatan dan relawan pekerja medis menerima suntikan vaksin AstraZeneca yang disumbangkan oleh India.

Menyusul pengambilalihan militer pada 1 Februari, hampir semua petugas kesehatan menolak menerima suntikan vaksin kedua sebagai protes terhadap kekuasaan militer. Media MRTV yang dikendalikan militer telah mengeklaim bahwa lebih dari 1,5 juta orang di Myanmar menerima dosis pertama vaksin antara Januari dan 23 April, sementara 312.953 orang lainnya menerima dosis kedua.

Surat kabar yang dikendalikan militer sering menerbitkan foto biksu, perwira militer, dan pejabat pemerintah yang menerima vaksin Covid-19. Pada awalnya, militer menawarkan suntikan vaksin kepada orang-orang yang berusia di atas 64 tahun. Namun sejak akhir Maret, mereka mulai menawarkan vaksin kepada siapa pun yang berusia 18 tahun ke atas setelah beberapa orang muncul di pusat vaksinasi di Yangon.

Pengujian Covid-19 di Myanmar juga elah lumpuh sejak kudeta karena begitu banyak staf perawatan kesehatan yang mogok bekerja. Di bawah pemerintahan sipil, sekitar 16 ribu hingga 18 ribu tes usap sehari dilakukan pada Januari. Namun sejak kudeta rezim pada 1 Februari, hanya sekitar 1.500 hingga 2.000 tes per hari yang dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika