Tuntutan itu antara lain jaminan anggaran dana untuk memerangi tingkat kriminalitas yang tinggi di komunitas Arab, dan mengakui hak Suku Arab Badui yang selama ini dianggap ilegal.
Ketua Umum Ra'am, MK Mansour Abbas, juga menuntut pemerintahan baru agar memperhatikan kepentingan minoritas Arab.
Abbas dan Bennett bertemu akhir April silam. Bennett dikabarkan sepakat untuk tidak menganeksasi wilayah atau mengizinkan pembangunan pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat, selama dia berkuasa. Dia juga ingin menghentikan konstruksi pemukiman yang masih berlangsung, menurut laporan Channel 12.
Netanyahu juga sempat berusaha mendekati Partai Ra'am saat diberi kesempatan membentuk pemerintahan usai pemilu lalu. Namun rekan koalisinya dari partai agamis menolak bekerja sama. Meski tidak punya mandat, Netanyahu akhir pekan lalu berusaha menarik Bennett dan musuh bebuyutannya, Gideon Saar, untuk berkoalisi.
Keduanya ditawari kursi perdana menteri yang diputar bergilir di antara ketiga politisi. Di dalam sebuah video di Twitter, Netanyahu mendesak Bennett dan Saar untuk "mencegah terbentuknya pemerintahan kiri yang berbahaya," di Israel. Dia menyebutnya sebagai "momentum yang krusial bagi keamanan, identitas dan masa depan negara."
Saar yang seharusnya mendapat giliran pertama mengisi jabatan perdana menteri, menolak tawaran tersebut.
Usai tenggat pengumuman koalisi mayoritas hasil pemilu pada 3 Juni, oposisi Israel diberi waktu selama 21 hari untuk meyusun kabinet dan menominasikan perdana menteri. Jika gagal, pemilihan umum legislatif kelima akan digelar, kemungkinan di musim gugur, antara Oktober-November.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
