REPUBLIKA.CO.ID, NUR SULTAN -- Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menyatakan banyak inisiatif utama untuk memajukan reformasi politik di negara tersebut. Inisiatif baru tersebut diarahkan pada pengembangan kelembagaan lebih lanjut dari sistem politik Kazakhstan dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
Presiden Tokayev mengatakan ambang batas parpol untuk mendapatkan kursi di Majilis (Majelis Rendah Parlemen) harus dikurangi dari 7 persen menjadi 5 persen. Inisiatif tersebut baru diumumkan Presiden saat pembukaan sidang pertama pertemuan ke-7 Majelis Parlemen Kazakhstan pada Jumat 15 Januari 2021.
Dalam kesempatan itu, Paket reformasi ketiga diumumkan oleh Presiden sejak ia mengambil alih kekuasaan dalam pemilihan umum nasional pada tahun 2019. “Ini akan meningkatkan persaingan politik dan banyak partai akan meningkatkan peluang mereka untuk masuk ke Parlemen. Ini akan memungkinkan mempertimbangkan pendapat dari berbagai populasi saat mengembangkan masyarakat dan program lain,” kata Tokayev dalam keterangan yang diterima Republika dari Kedutaan Besar Kazakhstan, Selasa (26/1).
Inisiatif Presiden muncul setelah dua partai politik Kazakhstan hanya berjarak beberapa persen dari mendapatkan kursi di pemilu parlemen. Reformasi politik baru yang diumumkan di Parlemen juga termasuk memperkenalkan kolom “melawan semua” dalam surat suara untuk semua pemilu mendatang. Menurut Tokayev, pengenalan kolom ini dalam pemilu di semua tingkatan akan memberi pemilih alat yang sah untuk mengekspresikan posisi alternatif.
Mulai pemilu berikutnya, Kazakhstan akan memperkenalkan pemilu daerah untuk pertama kalinya. Tokayev menguraikan prospek untuk demokratisasi lebih lanjut dari proses pemilihan di tingkat pemerintahan lokal daerah, memberikan peningkatan peran warga negara dalam mengatur daerah mereka.
Inisiatif reformasi akan membuat Kazakhstan secara resmi meresmikan lembaga petisi online. Presiden mengatakan instrumen seperti petisi online akan membantu memperluas dan mengimplementasikan konsep “Listening State (Negara yang Mendengar)” secara lebih akurat dan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
Negara ini juga akan mengadopsi undang-undang tambahan tentang Komisioner Hak Asasi Manusia–ombudsman. Undang-undang tersebut akan mengefektifkan kegiatan lembaga ini di berbagai bidang dan sektor.
Tokayev menekankan pentingnya melanjutkan perbaikan perundang-undangan di bidang perlindungan hak asasi manusia. “Kazakhstan akan terus memperkuat Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia, termasuk kantor regionalnya. Ini akan mengisi pekerjaannya dengan konten dan kekuatan nyata,” ujarnya.
Reformasi politik yang baru diumumkan akan memastikan pengembangan dan implementasi Indeks Pembangunan Pemuda untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan pemuda. “Pada tahun 2020, Pemerintah Kazakhstan telah mengambil tindakan komprehensif untuk mendukung kaum muda. Proyek dan undang-undang nasional baru di bidang kebijakan pemuda dan kesukarelaan sedang dikembangkan,” ujar Tokayev.
Dia menambahkan, pekerjaan otoritas daerah lokal akan dinilai berdasarkan kriteria ini setelah menerapkan kebijakan pemuda. Menurut Presiden, pemerintah Kazakhstan akan memberikan langkah-langkah untuk meningkatkan kegiatan amal. Dia mengatakan pemerintah perlu mengerjakan serangkaian tugas untuk penyediaan pembiayaan kredit preferensial di tahun-tahun awal pembentukan dan pengembangan organisasi amal serta kemungkinan penggunaan preferensial milik negara oleh mereka.
Presiden juga menginstruksikan untuk memperluas dukungan finansial dan non-finansial dari organisasi amal dan relawan, baik dari negara maupun bisnis. Selain itu, Kazakhstan akan memperkenalkan perbaikan lebih lanjut dari sistem kontrol publik dengan mengadopsi undang-undang tentang pengawasan publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Dewan Publik dan lembaga masyarakat sipil lainnya untuk mengevaluasi efektivitas lembaga pemerintah.
Ini bukan reformasi politik pertama yang diumumkan Tokayev sejak ia berkuasa pada 2019. Paket pertama reformasi politik dipresentasikan pada pertemuan National Council of Public Trust (NCPC) pada 20 Desember 2019. Paket pertama termasuk pengurangan hambatan pendaftaran pembentukan partai politik menjadi 20 ribu anggota. Kebijakan ini juga memperkenalkan kuota 30 persen untuk perempuan dan pemuda dalam daftar partai untuk kandidat pemilu.
Sementara paket reformasi kedua diumumkan pada 1 September 2020, saat pidato tahunan Presiden kepada rakyat Kazakhstan, Tokayev mengumumkan transisi bertahap ke pemilihan kepala daerah (Walikota) secara langsung mulai tahun 2021. Dia juga menegaskan pemerintahnya akan membayar khusus perhatian pada penguatan perlindungan hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika