Selasa 11 Jan 2022 15:26 WIB

Kerusuhan Disebut Indikasi Pertarungan Kekuasaan Elite Kazakhstan

Media massa Barat menyebut kerusuhan di Kazakhstan indikasi pertarungan para elite

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Polisi anti huru hara berjalan untuk memblokir demonstran selama protes di Almaty, Kazakhstan, 5 Januari 2022. Media massa Barat menyebut kerusuhan di Kazakhstan indikasi pertarungan para elite.
Foto: AP/Vladimir Tretyakov
Polisi anti huru hara berjalan untuk memblokir demonstran selama protes di Almaty, Kazakhstan, 5 Januari 2022. Media massa Barat menyebut kerusuhan di Kazakhstan indikasi pertarungan para elite.

REPUBLIKA.CO.ID, ALMATY - Pemerintah Kazakhstan menyebut kerusuhan yang menewaskan 164 orang yang terjadi belakangan hari ini adalah upaya perebutan kekuasaan yang didalangi anasir asing dan terorisme internasional. Rusia yang berbatasan dengan Kazakhstan mengamini klaim itu. Sedangkan media massa Barat menyebut kerusuhan itu justru menjadi indikasi adanya pertarungan kekuasaan dalam elite penguasa Kazakhstan.

Sementara sejumlah pemerintah negara Barat khawatir apa yang terjadi di Kazakhstan menjadi jalan bagi Rusia guna mengulangi manuver 2014 ketika Krimea di Ukraina dianeksasi dengan alasan melindungi minoritas etnis Rusia di Krimea. Minoritas terbesar di Kazakhstan adalah etnis Rusia yang mencapai 19 persen dari total penduduk negeri itu. Umumnya berada di Kazakhstan utara.

Baca Juga

Sama dengan Krimea yang menjadi tempat pangkalan Armada Laut Hitam Rusia, Kazakhstan juga sangat strategis bagi Rusia, salah satunya pusat peluncuran pesawat antariksa, Kosmodrom Baikonur. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tapi sejumlah kalangan berusaha menganalisis dengan lebih netral.

Di antara yang melakukan ini adalah Yevgeniy Zhovti, direktur Kazakhstan International Bureau for Human Rights, yang adalah tokoh HAM terkemuka di Asia Tengah. Kepada Open Democracy, Zhovti menyebut kerusuhan yang terjadi di negara penghasil uranium terbesar di dunia itu bermula dari protes atas kenaikan harga LPG di kota Zhanaozen di bagian barat negara itu pada 2 Januari, setelah pemerintah mencabut subsidi.

Pemerintah Kazakhstan lalu mengirimkan delegasi yang diketuai wakil perdana menteri guna berbicara dengan warga Zhanaozen. Pemerintah berusaha menghindari terulangnya peristiwa 2011 ketika aparat keamanan menembaki pekerja minyak yang berunjuk rasa.

Pemerintah Kazakhstan menjelaskan kenaikan harga LPG ini karena harga sudah ditentukan mekanisme pasar. Warga tak terima karena beranggapan bagaimana bisa tergantung pasar kalau segala hal berkaitan BBM dimonopoli oleh pemerintah. Protes pun berlanjut dan meluas ke kota-kota lain, termasuk Almaty yang sudah menjadi ibukota keuangan Kazakhstan.

Awalnya sebagian besar yang berdemonstrasi turun ke jalan sebagai solidaritas kepada Zhanaozen. Dua kelompok kemudian muncul. Satu menyuarakan tuntutan oposisi pimpinan tokoh-tokoh seperti Mukhtar Ablyazov yang berada di pengasingan di luar negeri. Kedua, kelompok muda yang tergabung dalam gerakan sipil Oyan, Qazaqstan!

Kedua kelompok ini tak sekedar menuntut harga LPG diturunkan karena juga menuntut reformasi politik dan pembebasan tahanan politik. Akan tetapi secara umum protes massa dipicu oleh kondisi sosial-ekonomi yang sulit, pandemi.  dan kebebasan berpendapat yang diberangus.

Sampai 4 Januari, demonstrasi berlangsung damai. Namun keesokan harinya ketika kelompok muda yang umumnya dari kaum terpinggirkan di pedesaan, kondisi berubah panas sampai menimbulkan kekerasan yang kemudian menewaskan sejumlah petugas keamanan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement