Pada pertemuan tahunan para menteri kesehatan WHO beberapa bulan lalu, China mengatakan bahwa pencarian asal-usul Covid-19 di kemudian hari harus dilanjutkan di negara lain. Sebagian besar ilmuwan menduga bahwa virus corona jenis baru berasal dari kelelawar, tetapi tak jelas rute pasti pertama kali virus itu masuk ke manusia, entah melalui hewan perantara atau dengan cara lain.
Biasanya, diperlukan waktu puluhan tahun untuk mengetahui sumber alami virus hewan, seperti Ebola atau SARS. Tedros mengatakan bahwa memeriksa apa yang terjadi, terutama di laboratorium adalah hal penting untuk memastikan jika pandemi terkait dengan laboratorium.
"Kami membutuhkan informasi langsung tentang bagaimana situasi lab ini sebelum dan pada awal pandemi. Jika kami mendapatkan informasi lengkap, kami dapat mengecualikan dugaan kebocoran laboratorium," jelas Tedros, seraya menambahkan bahwa kerja sama dengan China sangat penting.
Banyak pakar kesehatan masyarakat juga menyerukan pemeriksaan independen terhadap asal usul Covid-19. Hal itu karena WHO tidak memiliki kekuatan politik untuk melakukan analisis forensik dan bahwa badan PBB ini telah gagal setelah lebih dari setahun untuk mendapatkan informasi serta rincian penting dari China.
Jamie Metzl, yang telah memimpin sekelompok ilmuwan yang menyerukan penyelidikan asal-usul yang lebih luas, menyambut baik komentar Tedros. Namun, ia mengatakan sangat disayangkan dan berbahaya bahwa tidak ada rencana saat ini untuk penyelidikan yang dipimpin oleh para ahli di luar badan kesehatan PBB.
Lebih lanjut, Metzl mengatakan bahwa China telah berulang kali memblokir permintaan untuk semua catatan dan sampel yang relevan terkait asal usulCovid-19. Sementara itu, seorang profesor hukum kesehatan masyarakat di Universitas Georgetown Lawrence Gostin mengatakan, permohonan Tedros yang tidak biasa untuk kerja sama dengan China menggarisbawahi betapa lemahnya WHO.
"WHO tidak memiliki kekuatan atau kekuatan politik untuk menuntut akses ke informasi penting bagi kesehatan global," kata Gostin, yang juga menjabat sebagai direktur Pusat Kolaborasi WHO untuk Hukum Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia, dikutip dari laman Australia Nine News.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
