REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kandidat perdana menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan Jepang harus mendorong pembentukan kapitalisme baru untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang semakin memburuk selama pandemi Covid-19. Ia sudah mengumumkan maju dalam pemilihan ketua Liberal Democratic Party (LDP).
Ketua partai berkuasa itu dijamin akan menjadi perdana menteri karena LDP memiliki suara mayoritas di parlemen. Mantan menteri luar negeri itu mengatakan maju dalam pemilihan setelah Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan akan mundur.
Menteri vaksin Covid-19 Taro Kono dan mantan menteri dalam negeri Sanae Takaichi juga memberi sinyal akan maju dalam pemilihan tersebut. Takaichi diperkirakan akan mengumumkan pencalonannya. Apabila menang ia akan menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang.
Kishida mengatakan deregulasi pada era reformasi di awal 2000-an telah memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Menurutnya kebijakan ekonomi mantan perdana menteri Shinzo Abe yang berusaha memperbaiki kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan dan pajak pendapatan tidak mendorong trickle down atau memberi manfaat pada lapisan masyarakat menengah bawah.
"Tanpa distribusi kekayaan tidak akan ada konsumsi dan permintaan. Jika distribusi kekayaan hilang pertumbuhan ekonomi tidak akan berlanjut," kata Kishida saat mempresentasikan gagasan ekonominya di Tokyo, Rabu (8/9).
"Saya ingin membangun kapitalisme baru gaya Jepang. Tantangan terbesar dalam kebijakan ekonomi makro adalah mengakhiri deflasi. Saya berpegangan pada tiga langkah kebijakan yang berani, pengeluaran fiskal yang fleksibel, dan strategi pertumbuhan," ungkapnya.
Ia mengakui kebijakan ekonomi Abe yang dikenal Abenomics menghasilkan prestasi besar dalam pertumbuhan ekonomi. "Namun dalam hal distribusi kekayaan, trickle-down tidak terjadi," katanya.
Kishida kembali menegaskan dukungannya pada paket stimulus senilai 'puluhan triliun yen' untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi virus corona. Ia mengatakan akan menggunakan pengeluaran fiskal untuk menstabilkan perekonomian di saat yang sama tidak menyerah pada konsolidasi fiskal.
Kishida menuturkan bank sentral Jepang harus menjaga target inflasi dua persen sesuai dengan 'standar dunia'. Menurutnya mengubah standar itu hanya akan memberi pesan yang salah pada pasar. Ia juga berjanji tidak menyentuh pajak penjualan saat ini.
Kishida juga mendorong dana hibah senilai 10 triliun yen pada universitas untuk merangsang ilmu pengetahuan dan mempromosikan energi terbarukan. Kebijakan itu akan tetap dilakukan sementara tetap mempertahankan teknologi kekuatan nuklir yang menurutnya salah satu opsi energi bersih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
