REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Taliban telah menunjuk seorang ulama bernama Mohammad Khalid untuk menjabat sebagai menteri yang mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan. Perannya diperkirakan bakal mirip seperti 'polisi moral'.

Dilaporkan laman Al Arabiya pada Jumat (10/9), pada masa kekuasaan sebelumnya terdapat kementerian yang bertugas mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan. Namun lembaga itu dibubarkan mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai setelah Amerika Serikat (AS) menginvasi negara tersebut pada 2001. Karzai kemudian membentuk kementerian haji dan urusan agama sebagai gantinya.

Pada 15 Agustus lalu, Taliban kembali berhasil menguasai Afghanistan. Berbeda dengan sebelumnya, mereka berjanji akan menjalankan pemerintahan moderat. Taliban bahkan berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk untuk memperoleh pendidikan.

Namun saat mengumumkan pemerintahan barunya pada Selasa (7/9), dari 33 anggota kabinet tak ada satu pun perempuan di dalamnya. Berbeda dengan pemerintahan Afghanistan yang baru saja kolaps, Taliban juga tak membentuk kementerian urusan perempuan.

Ketika Taliban berkuasa pada 1996-2001, peran dan gerak perempuan di Afghanistan secara ekstrem dibatasi. Mereka dilarang meninggalkan rumah tanpa pendamping laki-laki. Selain itu, mereka harus mengenakan burqa ketika berada di luar ruangan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan pun tak ada.

Di pemerintahan terbarunya, hampir semua anggota kabinet adalah anggota Taliban. Sisanya merupakan loyalis kelompok tersebut. Susunan itu melenceng dari janji Taliban sebelumnya yang ingin membentuk pemerintahan inklusif dan representatif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika