Baru-baru ini sebanyak 108 mantan birokrat dan tokoh aktivis yang tergabung dalam Kelompok Perilaku Konstitusi menyatakan keprihatinan atas penangkapan mahasiswa, aktivis, dan pengacara mengatasnamakan UAPA.

Dalam pernyataannya, mereka mengatakan penangkapan yang dilakukan melalui UAPA telah meningkat secara substansial sejak 2015 dan itu menunjukkan hukum disalahgunakan oleh politisi yang berkuasa dan polisi untuk mencap warga yang tidak bersalah sebagai teroris.

Menolak tuduhan terjadi ketegangan pada demokrasi, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, Arun Gupta mengatakan pemerintah selalu percaya pada diskusi di parlemen.

“BJP selalu percaya pada diskusi di parlemen. Tapi ketika mereka (oposisi) tidak siap untuk berdiskusi, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa,” kata dia.

Dia juga menambahkan bahwa dalam tatanan demokrasi, partai-partai oposisi memainkan peran penting, tetapi mereka tidak siap untuk mengikuti norma-norma demokrasi.

Gupta membantah tuduhan bahwa pemerintah yang berkuasa telah memberlakukan undang-undang untuk menekan perbedaan pendapat di negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika