REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein berencana mengujungi China dalam waktu dekat untuk membahas masalah pakta pertahanan yang dibentuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Hishamuddin khawatir pakta pertahanan ini dapat memicu insiden di kawasan jika situasinya tidak ditangani dengan baik secara diplomatik.
“Saya berencana dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke sana (China) untuk mendapatkan pandangan pimpinan negara, terutama dalam konteks pertahanan,” ujar Hishamuddin saat rapat dengan parlemen pada Rabu.
Hishamuddin mengatakan bukan hal yang mudah untuk menyeimbangkan dua kekuatan besar dunia dan tetap menjaga kedaulatan Malaysia di kawasan.
Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menyatakan keprihatinan atas aliansi Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) yang berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan Indo-Pasifik.
Kantor Perdana Menteri Malaysia (PMO) mengatakan, Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob telah mencatat masalah tersebut. Ismail Sabri khawatir aliansi itu memancing kekuatan lain untuk bertindak agresif di kawasan, terutama Laut China Selatan.
"Sebagai negara anggota ASEAN, Malaysia menganut prinsip menjaga ASEAN sebagai Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN)," kata pernyataan PMO pada Jumat.
Sumber, https://www.aa.com.tr/id/dunia/menhan-malaysia-akan-kunjungi-china-bahas-aukus/2371685.
Pada 15 September, Australia, Inggris dan Amerika Serikat mengumumkan kerja sama pertahanan trilateral. Salah satu isinya, armada Australia akan dilengkapi dengan armada kapal selam bertenaga nuklir canggih.
Pemerintah Australia mengklaim AUKUS "bukan aliansi atau pakta pertahanan" yang dibentuk negara itu bersama AS dan Inggris.
Duta Besar Australia untuk ASEAN Will Nankervis mengatakan perjanjian itu tidak mengubah komitmen Australia terhadap ASEAN maupun dukungan berkelanjutan untuk arsitektur regional yang dipimpin ASEAN.
Pernyataan itu juga menekankan bahwa Australia tidak memiliki keinginan untuk memperoleh senjata nuklir dan menekankan bahwa kapal selam baru yang diusulkan tidak akan membawa hulu ledak nuklir. "Australia tetap teguh dalam dukungan kami untuk Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Australia akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kewajiban NPT kami sebagai Negara Senjata Non-Nuklir," kata Nankervis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika