Awal pekan ini, Australian Strategic Policy Institute (ASPI),  merilis sebuah laporan baru yang merinci arsitektur penindasan Xinjiang yang telah dikembangkan untuk menindas etnis Uighur. Laporan itu mengatakan, setidaknya 1.869.310 warga Uighur dan warga lainnya di Xinjiang ditangkap setelah mereka ditemukan menggunakan aplikasi pesan selular, Zapya,

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan, tuduhan tersebut tak berdasar dan penuh kebohongan. Zhang menuduh 43 negara yang menandatangani deklatasi telah menggunakan hak asasi manusia sebagai dalih untuk manuver politik, dan memprovokasi konfrontasi. Zhang  mengatakan, kehidupan rakyat Xinjiang semakin baik dari hari ke hari. "Rencana Anda untuk menghalangi pembangunan China pasti akan gagal," kata Zhang.

Zhang mengatakan, Bachelet memiliki undangan tetap untuk berkunjung dan “

konsultasi masih berlangsung. Dia menekankan bahwa kunjungan itu harus bersahabat dan tidak boleh dimulai dengan dugaan bersalah. “Itu tidak dapat diterima oleh Cina,” kata Zhang.

Bachelet pertama kali meminta izin kepada Beijing pada Desember 2018 untuk melakukan misi pencarian fakta di Xinjiang. Ketua HAM PBB biasanya hanya melakukan kunjungan nasional asalkan pemerintah tuan rumah menawarkan jaminan pada kondisi tertentu, termasuk akses tanpa batas ke situs-situs utama dan hak untuk berbicara dengan para aktivis.

Sebagai tanggapan, Kuba mengeluarkan pernyataan tandingan atas nama 62 negara lain yang mengatakan bahwa Xinjiang adalah urusan dalam negeri Cina. Pernyataan saingan tersebut menolak semua tuduhan penindasan di Xinjiang, didasarkan pada motivasi politik dan disinformasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika