Ahad 21 Nov 2021 17:38 WIB

Kilas Dunia: Kota Bitcoin di El Salvador dan Kudeta Sudan

El Salvador berencana untuk membangun "Kota Bitcoin" pertama.

Ilustrasi uang kripto dari bitcoin hingga ethereum
Foto: Anadolu
Ilustrasi uang kripto dari bitcoin hingga ethereum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  El Salvador berencana untuk membangun "Kota Bitcoin" pertama di dunia, yang pada awalnya akan didanai dengan obligasi bitcoin, kata Presiden Nayib Bukele pada Sabtu (20/11) waktu setempat.

Hal tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan negara Amerika Tengah itu terhadap bitcoin yang merupakan mata uang kripto.Saat berbicara dalam sebuah acara untuk menutup pekan promosi bitcoin di El Salvador, Presiden Bukele mengatakan bahwa kota yang rencananya akan terletak di bagian timur negara itu akan mendapatkan pasokan energinya dari gunung berapi dan tak akan memungut pajak apapun kecuali pajak nilai tambah atau VAT.

Baca Juga

"Kita akan mulai pendanaan pada 2022, obligasi akan tersedia pada 2022," kata Bukele yang disambut sorakan hadirin di acara itu.

Sementara, petugas kepala strategi dari penyedia teknologi blockchain Blockstream, yang berbicara di acara tersebut bersama Bukele, mengatakan bahwa awalnya El Salvador akan mengeluarkan obligasi sebesar 1 miliar dolar yang didukung oleh bitcoin untuk mulai mengumpulkan dana yang direncanakan untuk kota itu.Pada September lalu El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat tukar legal.

Sudan

Militer Sudan akan mengembalikan Perdana Menteri terguling Abdalla Hamdok menyusul adanya sebuah kesepakatan yang dicapai pada Sabtu (20/11), kata ketua Partai Umma, Fadlallah Burma Nasir kepada Reuters.

Hamdok akan membentuk kabinet teknokrat independen dan semua tahanan politik akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh militer dan partai politik sipil, katanya pada Minggu.Nasir mengatakan dirinya terlibat dalam pertemuan Sabtu malam saat para mediator mencapai sebuah kesepakatan.

Dewan Kesejahteraan akan mengelar rapat darurat pada Minggu sebelum mengumumkan kesepakatan tersebut, menurut sumber yang mengetahui pembicaraan itu.

Kesepakatan itu diperoleh lebih dari tiga pekan sejak Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menggagalkan transisi Sudan menuju pemerintahan sipil lewat kudeta militer.Perebutan kekuasaan oleh militer Sudan mengakhiri kemitraan transisi antara kelompok militer dan kelompok sipil yang telah membantu melengserkan diktator Omar al-Bashir pada 2019 silam.Sumber: Reuters

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement